Eka Supria: Saat Kondisi Berat Dihadapi Pemkab, Tapi Kami Terus Berjuang Optimalkan Pelayanan Publik

Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja memegang penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan RB.[IST]

POSBEKASI.COM | KABUPATEN BEKASI – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait pelayanan publik.

Penghargaan tersebut berkenaan dengan pelayanan publik yang menjadi role model objek evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tiga perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yaitu  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengatakan  hasil evaluasi penilaian pelayanan publik tahun 2018  yang menjadi role model pelayanan publik tersebut  yaitu RSUD Cibitung, mendapat nilai sangat baik (A-), dan untuk DPMPTSP dan Disdukcapil mendapatkan nilai baik (B) meningkat dari capaian nilai tahun 2017 yang mendapat nilai B- (baik dengan catatan). Diharapkan pada evaluasi penilaian  berikutnya hasilnya bisa meningkat dan lebih baik lagi.

“Alhamdulillah dengan kondisi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini. Kami terus berjuang serta bekerja untuk mengedepankan dan optimalisasi dalam pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana amanat UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang  Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, Karena pelayanan publik itu adalah salah satu output dari program yang kami laksanakan,” ucapnya.

Penilaian tersebut, kata Eka, selain berdasarkan UU 25 tahun 2009 dan PermenPANRB Nomor 17 tahun 2017, juga berpedoman kepada Keputusan Menteri PANRB No. 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018.

“Evaluasi pelayanan publik tahun 2018 ini dilakukan pada unit penyelenggara pelayanan publik di 34 provinsi dan 208 di tingkat kabupaten/kota. Evaluasi telah dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2018,” ungkapnya.

“Kami berharap hasil dari pelaksanaan evaluasi penilaian pelayanan publik ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja  seluruh perangkat daerah  penyelengara pelayanan publik tidak hanya sebatas pada 3 perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yang menjadi role model saja, tetapi capaian hasil yang baik ini bisa menjadi barometer percontohan dan pemicu semangat bagi Perangkat Daerah lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat  kabupaten bekasi secara menyeluruh,” tambahnya.[ZEN/RIK/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published.