“Proyeksi itu diukur dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila dapat digarap secara maksimal mulai 2017 ini,” kata Rahmat Effendi, Senin 6 Pebuari 2017.
PAD tengah dimaksimalkan pencapaian saat ini berasal dari sektor pajak parkir, restoran, reklame hingga perhotelan.
“Pengumpulan pajak tersebut akan diarahkan untuk alokasi peningkatan tunjangan ASN di lingkup Pemkot Bekasi mulai Januari 2018. Kita tengah upayakan untuk menutupi seluruh potensi kebocoran pajak akibat penggelapan oleh oknum tertentu. Salah satunya adalah penerapan sistem penarikan pajak menggunakan ‘virtual network’ (v-net) bekerja sama dengan Bank Jawa Barat Banten (BJB),” terangnya.
Bank BJB akan memnfasilitasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan alat ‘typing box’ yang kita sebar ke seluruh objek pajak di Kota Bekasi,” katanya. “Alat itu bisa mendata secara ‘real time’ transaksi usaha yang secara otomatis akan tercatat secara online di Bank BJB,” ujarnya.
Ujicoba sistim ini dilakukan hingga April 2017, jika hasilnya positif maka akan berkorelasi pada kebijakan peningkatan tunjangan pejabat eselon 4A dan 4B setara lurah dan kepala seksi.
“Kalau komitmen kita kuat meminimalisasi kebocoran pajak selama tiga bulan ke depan, maka per 1 Januari 2018 eselon 4A dan 4B yang semula saya janjikan naik tunjangannya di atas Rp10 juta, mungkin bisa sampai di atas Rp15 juta. Karena sumber daya bisa digali maksimal,” ungkapnya.[BEN]
4.