Bekasi Online

Kadis Dikpora Abaikan Panggilan Kejari

Kejari Karawang.[DOK]
Kejari Karawang.[DOK]
POSBEKASI.COM – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Dadan Sugardan tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional pendidikan dan fasilitas sebesar Rp9 miliar.

“Kami sudah mengirim surat panggilan, tapi Kepala Disdikpora tidak memenuhi panggilan. Selanjutnya, pasti akan dipanggil kembali,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri setempat Titin Herawati Utara, di Karawang, Kamis 1 September 2016.

Ia mengatakan, sebenarnya ada dua pejabat Disdikpora Karawang pada Kamis ini yang akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional pendidikan dan fasilitas (BOPF) untuk sekolah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

Tapi dari dua pejabat Disdikpora itu, yang memenuhi panggilan penyidik Kejari Karawang hanya Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora, Cecep Mulyawan. Sedangkan Kepala Disdikpora tidak memenuhi panggilan.

“Keterangan dari para pejabat Disdikpora Karawang diperlukan, karena kegiatan BOPF ini merupakan program yang dilaksanakan Disdikpora, dengan anggaran bersumber dari APBD Karawang tahun 2014 dan 2015,” katanya.

Menurut dia, sesuai keterangan yang dihimpun dari sejumlah pihak disebutkan kalau program BOPF merupakan program Disdikpora Karawang.

Mekanismenya, anggaran BOPF untuk sekolah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di sekitar Karawang disalurkan melalui Bagian Kesra Pemkab Karawang, kemudian disampaikan ke Kementerian Agama Karawang.

Khusus penyaluran BOPF untuk sekolah Diniyah Takmiliyah Awaliyah memang diserahkan kepada kementerian agama, sedangkan untuk sekolah madrasah atau sekolah negeri dikelola langsung dan disampaikan Disdikpora Karawang.

“Kegiatan BOPF itu program Disdikpora Karawang, jadi kami merasa perlu meminta keterangan dari pejabat yang mengetahui program ini,” kata Titin.

Sementara itu, Kejari Karawang sebelumnya telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama Karawang serta pejabat di Bagian Kesra Pemkab Karawang.

Sebanyak 10 orang sudah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus yang sedang ditangani tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini ditangani Kejari karena anggaran itu diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya hingga penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan.

Modus yang dilakukan dalam kasus itu ialah dengan cara memotong bantuan tersebut sebesar 15 persen dari bantuan yang seharusnya diterima oleh setiap siswa Diniyah Takmiliyah Awaliyah se-Karawang.[ANT/SYW]

BEKASI TOP