POSBEKASI.COM | BEKASI KABUPATEN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dari daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi (Dapil IX Jabar), H. Syahrir, SE, M.I.Pol, menegaskan pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-digital secara serentak di 154 desa yang akan berakhir pada 28 September 2026 mendatang, harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan ketertiban masyarakat.
“Pelaksanaan Pilkades 2026 di Kabupeten Bekasi ini juga harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ungkap Syahrir, Jumat (13/2/2026).
Hal tersebut dikatakan Syahrir, menyusul sosialisasi dan simulasi pemungutan suara e-digital Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupeten Bekasi, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, pada Kamis (12/2/2026).
Syahrir mengingatkan, Pilkades ini harus terlepas dari politik sesaat dari pemangku jabatan di Kabupeten Bekasi.
“Tidak boleh ada intervensi dari pemangku jabatan atau pihak manapun. Pilkades menjadi forum tertinggi masyarakat desa. Biar masyarakat desa bebas memilih secara jujur dan adil menentukan pemimpinya,” tegas Syahrir.
Legislator Fraksi Gerindra ini meminta Pemkab Bekasi mempersiapkan secara matang, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) yang nyaman baik untuk lansia dan disabilitas.
“Perhitungkan juga kapasitas setiap TPS. Keamanan dan kenyamanan sangat diutamakan guna mendorong antusias warga datang untuk mengikuti Pilkades,”
Selain itu lanjut Syharir, petugas yang dikerahkan baik saat sosialisasi hingga petugas TPS maupun tim IT benar-benar punya kapasitas dan kapabilitas.
“Seluruh petugas Pilkades harus mempuni sumber daya manusia (SDM), sehingga Pilkades e-digital ini benar-benar demokrasi seperti harapan kita semua,” pungkas Syahrir.
Sebelumnya, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, menyampaikan persiapan Pilkades perlu dilakukan secara matang agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Pilkades menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat desa sekaligus melahirkan pemimpin yang mampu mendorong kemajuan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di wilayahnya masing-masing,” ujarnya. [amh]