KPK “Bidik” Pengelolaan Aset Pemkab Bekasi

Gedung KPK.[DOK]

POSBEKASI.COM, CIKARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan  klarifikasi laporan masyarakat terkait pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang dikerjasamakan dengan PT Hero dan PT YCH.

Klarifikasi tersebut dilakaukan dengan mekonfirmasi ke E yang merupakan Kepala Dinas Sosial dan S menjabat Kepala Dinas Pemberdaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Salah satu bentuk apresiasi pada masyarakat, KPK meminta konfirmasi ulang kepada 15 saksi terkait kontrak aset daerah dengan noninal Rp2500 untuk satu meternya yang menjadi keuntungan Pemkab Bekasi,” kata Kepala Biro Humas KPK, Febry Diansyah, Selasa 17 ktober 2017.

Dikatakannya, keterikatan kasus pengelolaan aset milik daerah itu Pemkab Bekasi mengacu pada Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 tentang retribusi. Namun Perda tersebut bukan diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat melainkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang diperkuat dengan perhitungan dimana nilai kerjasama tersebut selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar dan menduga tandatangan kesepahaman terjadi pada Agustus 2012.

Dengan perincian menunjukkan PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1 miliar.

Sedangkan PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

“Dengan adanya perhitungan tersebut tentunya tidak masuk akal, pasalnya pengkajian itu sudah menyalahi aturan,” katanya.

Diketahui pula adanya unsur permainan, serta sudah tentu dapat memastikan adanya tindak menyalahgunakan atau memiliki kepentingan. Namun dalam hal tersebut masih dalam pendalaman kasus.

“Sewanya 20 tahun, kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah,” ujarnya.

Saat dilakukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak menemukan nilai aset tersebut tercatat pada neraca. Jadi dalam hal tersebut sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah.[MET]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *