DPRD Jabar Tagih Janji Pemerintah Pusat Bantu Operasional Bandara BIJB

Nur Supriyanto saat bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Jabar meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, beberapa waktu lalu. [POSBEKASI.COM/IST]

POSBEKASI.COM | BANDUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Nur Supriyanto, MM, mengkritisi pemerintah pusat yang tidak optimal membantu operasional Bandara International Jawa Barat (BIJB) Kertajati, akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno Hatta.

Namun, janji pemerintah pusat yang akan membantu pendanaan bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini tidak kunjung teralisasi.

Nur Supriyanto menilai pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh mengoptimalkan baik pendanaan maupun akses ke bandara BIJB.

“Bandara ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, karena akan menjadi bandara terbesar kedua setelah bandara Soekarno Hatta. Karena sampai hari ini bandara Husein Sastranegara Bandung tidak bisa digunakan untuk pesawat berbadan besar, sehingga route penerbangan dari Bandung sangat terbatas,” kata Nur Supriyanto kepada wartawan, Selasa (5/11/2019).

Bandara BIJB lanjutnya, secara otomatis akan berdampak positif dalam perekonomian masyarakat Jabar.

“Akan meningkatkan ekonomi warga Jabar, karena akses bisnis terbuka lebar serta membawa dampak ikutan terhadap ekonomi lokal,” terangnya.

Sayangnya kata Nur Supriyanto yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh membantu agar bandara BIJB bisa optimal dalam operational, terutaman pada pendanaan akses jalan menuju bandara, baik dari jalan tembus Tol Cipali maupun akses jalan dari Tol Cisumdawu.

“Sampai hari ini pemerintah pusat belum menggelontorkan dananya, walaupun dulu pernah dijanjikan. Sampai akhirnya, pengelola BIJB harus meminjam dana dari Bank Syariah,” ungkapnya.[SFN]

Pin It

Comments are closed.