BEKASI KABUPATEN, POSBEKASI.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syharir, SE, M.I.Pol., mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi birokrasi secara radikal guna memutus rantai “zona nyaman” yang masih membelenggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, stagnasi sistemik akibat budaya kerja yang hanya berorientasi pada ritual administratif menjadi hambatan serius bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
“Budaya kerja yang hanya berorientasi pada ritual administratif—absen, menunggu waktu, dan pulang—bukanlah sekadar persoalan disiplin, melainkan ancaman serius terhadap efektivitas pelayanan publik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas H. Syharir dikutip dalam keterangannya, Ahad (18/7/2026).
H. Syharir menilai bahwa selama ini, birokrasi cenderung memandang profesinya sebagai area aman yang minim tuntutan hasil, yang jika dibiarkan akan terus menjadi penghambat (bottleneck) dalam upaya kemajuan bangsa. Selain itu, adanya kesenjangan kompetensi yang nyata antara aparatur negara dengan dinamika sektor swasta.
“Kejujuran intelektual memaksa kita untuk mengakui bahwa mentalitas SDM birokrasi tidak berubah dari masa ke masa. Sementara sektor swasta terus memacu efisiensi dan kompetisi ketat untuk bertahan, ASN justru sering memandang profesinya sebagai zona aman yang minim tuntutan hasil,” ujar anggota DPRD Jabar dari Dapil IX Kabupeten Bekasi ini.
Untuk mengatasi hal tersebut, H. Syharir menyatakan Kementerian PANRB untuk segera mengeksekusi lima pilar reformasi birokrasi. Strategi tersebut mencakup radikalisasi meritokrasi, implementasi remunerasi berbasis hasil (performance-based pay), transformasi digital dan literasi AI, manajemen talenta lintas sektor, serta reformasi jaminan purnabakti agar ASN tetap produktif dan inovatif.
“Ketidakmampuan birokrasi dalam merespons tuntutan zaman adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah pelayanan publik. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini akan terus diperjuangkan demi memastikan bahwa tidak ada lagi ASN yang menikmati kenyamanan di atas penderitaan masyarakat,” tambah politisi Fraksi Gerindra ini.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Jawa Barat sebagai barometer kemajuan nasional harus menjadi pelopor perubahan tersebut. Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera meninggalkan mentalitas lama dan bertransformasi menjadi motor penggerak pembangunan yang kompetitif di level global.
“Birokrasi harus berhenti menjadi penonton perubahan, keluar dari zona nyaman, dan mulai menjadi pemeran utama dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang, bukan sekadar menjadi penunggu jam pulang kerja,” tutup H. Syharir. [gha]