Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, menjelaskan dalam audiensi tersebut pihaknya mendengarkan secara langsung masukan-masukan dan keluhan dari para mantan buruh PT.Dada Indonesia.
“Masalah ini akan menjadi perhatian bersama, terkait permasalahan pemberhentian secara sepihak ini. Harusnya ada prosedur yang jelas, kemudian ada komunikasi sehingga hak-hak buruh tersebut bisa tersalurkan,” ungkap Hadi, Rabu 21 November 2018.
Selain prihatin Ia pun khawatir permasalahan ini akan kembali terjadi kepada buruh di Jawa Barat. “Masalah ini terus terjadi dan akan ada lagi masalah-masalah seperti ini. Ini semacam modus perusahaan-peruhaan asing” katanya.
Lebih lanjut Hadi menyatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya konkrit untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya dengan mendesak stake holder terkait, untuk melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kaum buruh.
“Kami akan terus mendesak kepada dinas terkait untuk lebih tegas dalam menangani permasalahan ini. Tadi kita mendapatkan laporan-laporan yang kurang bagus dari dinas-dinas di kabupaten, namun untuk (menindak) itu bukan kewenangan kami, tapi kami akan melakukan komunikasi terkait masalah tersebut” ujarnya.
Hadi menambahkan, kedepan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat, dan berencana akan memanggil perusahaan-perusahaan untuk dimintai komitmennya.
“Pengawasan diperketat bahkan jika diperlukan memanggil perusahaan-perusahaan tersebutuntuk meminta komitemennya secara tertulis dan kita akan laporakan kepada pemerintah pusat” pungkasnya.[YOG/POB]