Bekasi Online

Massa Geruduk Kantor Pemkab Bekasi Tuntut Pilkades Ulang

Ratusan Warga Kabupaten Bekasi datangi Kantor Pemkab Bekasi menuntut Pilkades diulang.[dakta]
KABUPATEN BEKASI | POSBEKASI.COM – Ratusan Masyarakat di tujuh desa di wilayah Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemkab Bekasi.

Mereka menuntut agar hasil pilkades yang digelar di tanggal 26 Agustus 2018 lalu dibatalkan karena terdapat dugaan kecurangan.

Dengan menggunakan mobil komando mereka melakukan orasi dan membawa keranda mayat sebagai simbol kecurangan pilkades. Setelah melakukan orasi akhirnya mereka dipertemukan dengan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa.

Koordinator warga Desa Sumber Jaya, Hartono Amani, Tambun Selatan, menilai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi tidak dapat menyikapi masalah sengketa pilkades.

“Seakan permasalahan ini selesai dilimpahkan ke pengadian. Kesimpulan sudah jelas dan betul, yang ada hari ini jelas sangat kecewa dengan panitia pilkades tingkat kabupaten. Kalau memang ada masalah kami harapkan musyawarah mufakat dulu,” ungkapnya.

Massa dari Sumber Jaya bersama enam desa lain hari ini Selasa (18/9) berunjuk rasa di Kompleks Pemkab Bekasi. Mereka membawa keranda mayat dan dua boneka pocong sebagai simbol kematian demokrasi di Kabupaten Bekasi.

“Kami tuntut keadilan. Kami minta kebijakan Ibu Bupati, kami minta kebijakan Gubernur Jawa Barat agar sesuai dengan harapan kami agar pelantikan ditunda dan pemilihan ulang,” jelasnya.

KLIK : Neng Ulfah Sebut Pilkades Kabupten Bekasi Bergejolak, DPRD Jangan Diam

KLIK : Kapolsek Apresiasi Pilkades Tercepat, Ini Hasil Pilkades di Taruma Jaya

KLIK : Pilkades Tambun Selatan Diduga Banyak Kecurangan

Menanggapi putusan mediasi dengan DPMD hari ini, Hartono dan perwakilan desa lain mengaku kecewa.

“Kami sangat geram. Panita pilkades seakan lepas tangan. Artinya kepala dinas tetap melantik kades yang bermasalah. Kami tuntut walau sampai pengadilan, siapapun yang salah harus ditindak secara hukum,” kata Hartono.

“Saya heran, saya sangat curiga. Ada apa dengan kepala dinas? Ini ada masalah lho. Ini 16 desa banyak yang bermasalah janggal dan curang,” sambungnya.

Ia mencontohkan kasus dugaan kecurangan pada pilkades Sumber Jaya. Pertama ada pertambahan 187 suara misterius dan kedua distribusi surat suara pada malam hari serta ditemukan surat suara bertanda tangan berstempel panitia tapi tidak ada nama penerima.

“Seharusnya musyawarah mufakat dulu seperti dalam Perbup. Setiap desa, masalah panitia, BPD, harus dikonfrontir. Sampai saat ini Nota Keberatan diajukan belum ada duduk bareng. Hari ini baru duduk bareng dengan kepala dinas. Itu pun setelah digeruduk,” katanya.

Ia menyatakana, apabila tanggapan dari BPMD hari ini tak memuaskan, massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. dakta

BEKASI TOP