BEKASI KABUPATEN | POSBEKASI.com – Guna memastikan arah pembangunan Jawa Barat berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, DPRD Provinsi Jawa Barat terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui berbagai agenda strategis melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di seluruh kabupaten/kota pada pekan ketiga Oktober 2025.
“Melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini berupaya untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan arah pembangunan Jawa Barat berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.IPol, saat kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada pekan ketiga Oktober 2025 di beberapa wilayah di daerah pemilihannya Kabupaten Bekasi, kepada awak media, Rabu (22/10/2025).
Tak kalah penting lanjut Haji Syahrir, kegiatan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai aturan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
“Kami mengawasi ini (penyelenggaraan pemerintahan daerah_red) bukan untuk mencari kesalahan, tapi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat,” ungkap Syahrir.
Sebagimana diketauhi, pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD Jabar melalui lima bidang utama yakni, Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
Selama sepekan terakhir, sejumlah komisi dan pimpinan DPRD Jabar melaksanakan kunjungan kerja, rapat, serta audiensi dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Jawa Barat.
Halnya pengawasan dilakukan Haji Syahrir, melalui kunjungan kerja di wilayah dapilnya di Kampung Pisang Baru RT004/RW001, Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (22/10/2025), bertemu langsung dengan masyarakat dihadiri langsung Ketua RT004 Syahroni, Ketua RW001 Naim, para pemuka agama, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat seperti, Ustadz Husin, Irawan, Solihin, dan Dahlan.
Dalam kesempatan tersebut, Haji Syahrir menyerap aspirasi berdialog langsung dengan masyarakat mulai dari bagaimana untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur sampai masalah anggaran untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah.
Kemudian, pemerataan pembangunan serta bantuan dari program pusat sperti program ketahanan pangan (ketapang) yang di berikan kepada masyarakat melalui desa-desa.
Salah seorang warga bernama Samar menyampaikan aspirasi terkait bantuan peternakan dalam program ketapang, meminta pemerintah daerah memfasilitasi hewan ternak kambing.
Semenatara, tokoh pemuda Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kiki, meminta penjelasan soal in put dan out put dari Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan. Termasuk permohonan bantuan seragam sepakbola untuk kegiatan olahraga.
“Kegiatan ini menjadi wujud komitmen DPRD Jawa Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” terang anggota Fraksi Gerindra ini.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra ini terus berkomitmen memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses dan peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk penyebaran Puskesmas rawat inap dan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk warga kurang mampu.
Syahrir memaparkan upaya mendorong peningkatan wajib belajar 12 tahun dan pembangunan sekolah SMA/SMK Negeri di setiap kecamatan. Mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengawal anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti sekolah, masjid, dan rumah layak huni. Mengupayakan regulasi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dengan memastikan suplai untuk kebutuhan lokal terpenuhi.
“Seluruh kegiatan ini menjadi bukti komitmen DPRD Jawa Bara, khususnya saya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi ini,” pungkas Syahrir. [amh]