Pembangunan fisik Seksi II telah mencapai 35 persen dengan nilai investasi mencapai Rp5,8 triliun.
Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto, mengatakan pihaknya kini tengah melakukan percepatan pengadaan tanah. Soalnya, kebutuhan terbilang mendesak, terlebih untuk menunjang pekerjaan fisik.
“Saat ini kami mulai melakukan percepatan dengan mendorong warga pemilik hak atas tanah untuk segera memenuhi persyaratan pembebasan tanah,” kata Agus usai memimpin musyawarah beserta para pemilik tanah di Desa Mekawarngi, Kecamatan Cikarang Barat, seperti dikutip dari laman bekasikab.go.id, Jumat 18 Januari 2019.
Diungkapkan Agus, pada proses pembebasan tanah kerap mengalami kendala yang disebabkan karena surat-surat kepemilikan tanah milik warga yang tidak lengkap. Kemudian persetujuan nilai atas tanah pun kerap mengalami revisi.
“Memang ada beberapa seperti seritfikat belum di balik nama atau ada tanah waris yang belum dibagi. Maka dari itu kami terus mengingatkan kepada warga agar persoalan ini diteliti lebih lanjut. Termasuk jika ketika sudah diketahui, mohon dicek lagi apakah ada yang tertinggal, seperti badungan yang tidak terhitung atau mungkin tanah, segera sampaikan,” ucapnya.
KLIK : Pemakaman Embah Wardi Taman Rahayu Setu Kena Gusuran Rp16 M, Muncul Rekayasa Ahli Waris?
Untuk menunjang pembangunan fisik Seksi II ini dibutuhkan lahan 2.189 bidang atau 1.522.722 meter persegi yang terbagi di sepuluh desa di Kota dan Kabupaten Bekasi.
“Hingga kini tanah yang telah dibebaskan sebanyak 72 persen. Jika di Desa Mekarwangi ini selesai dibebaskan maka persentasenya bakal naik signifikan jadi 78 persen,” tandasnya.
Percepatan dilakukan demi mengejar target tol yang menghubungkan Bekasi dengan Bogor diprediksi beroperasi di akhir 2019.
KLIK : BUMDes Jaya Mulya Diharapkan Dvpat Meningkatkan Perekonmian Warga
Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen Tol Cimanggis-Cibitung Seksi II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Marthin Andreas Panjaitan, mengatakan jumlah lahan yang dibebaskan terbilang tinggi.
Hanya saja, pembebasan lahan tidak dilakukan secara berurutan. Sehingga, meski tanah telah dibebaskan, pengerjaan fisik kerap terhambat.
“Karena persoalannya lahan yang bebaskan itu yang berada di dalam sedangkan pekerjaan fisik yang anyak memakai alat berat tidak bisa masuk karena aksesnya kecil. Maka dari itu kenapa jumlah lahan yang dibebaskan tinggi sekitar 70 persen tapi pengerjaan fisik masih 35 persen. Harusnya memang selisihnya 10 persen,” katanya.[RIK/POB]