Penyerahan sertifikat kali ini dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi Jawa Barat, Kelurahan Marga Jaya Kota Bekasi.
Presiden Joko Widodo saat penyerahan tersebut didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Turut hadir Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, Pj Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan jajaran terkait lainnya.
Joko Widodo mengatakan program penyerahan sertifikat kepada warga masyarakat terus dilakukan pihaknya salah satunya guna meminimalisir konflik kepemilikan tanah warga.
Sebab Ia masih mendapati permasalahan kepemilikan tanah masih terdapat di seluruh wilayah Indonesia maka pihaknya perlu terus mempercepat program penerbitan sertifikat tanah.
“Jelas kepemilikannya dan bila bersengketa sudah ada dasar hukum yang kuat bila dibandingkan hanya berdasarkan girik. Ini fakta yang ada dan program ini berlanjut hingga 2019,” kata Joko Widodo.
KLIK : Pemko Bekasi Kembali Raih Opini WTP
Maka ia berpesan, setelah memiliki sertifikat tanah, warga bisa menyimpannya dengan baik, diberi kover plastik dan difotokopikan sehingga aman dalam penyimpanannya.
“Pegang dan pergunakan dengan baik. Sertifikat ini juga dapat dipakai sebagai jaminan ke bank bila mengajukan pinjaman. Tidak lupa hitung betul besaran kemampuan untuk mengangsur pinjamannya. Untung usaha disimpan,” sambung Joko Widodo mengingatkan.
Lanjut Joko Widodo, ia telah menargetkan BPN dalam program penyerahan sertifikat tanah hingga 2019 mendatang. Di tahun 2017 pemerintah menyerahkan total sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat, di 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat dan 2019 ditargetkan 9 juta.
Diakhir sambutannya, ia pun berpesan dalam tahun politik pesta demokrasi pemilihan kepada daerah serentak 2018 ini, warga masyarakat tetap mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Jangan sampai hanya karena pilkada ia katakan, hubungan persaudaraan menjadi retak. Kalau pemilihan kepala daerah, bupati, walikota atau gubernur, silahkan pilih pemimpin yang paling baik setelah bisa itu rukun kembali,” harap Joko Widodo.[adv/humas]