CBA “Cium” Dana Bau Sampah Menguap, KPK Didesak Periksa PUPR dan Walikota Bekasi

Sampah di TPST Bantargebang.[DOK]

BEKASI, POSBEKASI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebagai penyangga ibu Kota Negara (Jakarta), bisa dibilang cukup beruntung. Lebih tepatnya untung bagi pejabat pemerintahannya, karena kota patriot ini setiap tahunnya selalu memperoleh kucuran dana hibah ratusan miliar dari ibu kota.

Hal tersebut sangat kontras dengan yang dialami oleh warganya yang notabene harus menjadi tumbal dari gelontoran ratusan miliar hibah ini, misalnya bau sampah bantar gerbang kiriman dari Jakarta.

“Untuk tahun 2017 saja Pemkot Bekasi mendapatkan “uang bau” dari Jakarta sebesar Rp316 miliar. Duit ratusan miliar ini digunakan Pemkot Bekasi untuk pembangunan infrastruktur jalan, serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Kamis (24/05/2018).

Terkait dana bantuan hibah dari Jakarta pada tahun 2017 yang digunakan oleh Pemkot Bekasi untuk infrastruktur, kata Uchok, pihaknya menemukan banyak kejanggalan yang bisa merugikan keuangan negara.

“Sedikitnya ada 8 proyek infrastruktur yang dijalankan Pemkot Bekasi tahun 2017. Tujuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan satu melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang diduga bermasalah. Untuk anggarannya sendiri, total menghabiskan uang sebesar Rp146,9 miliar lebih,” ungkap Uchok.

KLIK : CBA dan KAKI Publik Bongkar “Kuncian” Tiga Lelang Mega Proyek Pemko Bekasi

Lebih jauh Uchok membeberkan rincian proyek infrastruktur, seperti; Pelaksanaan Kontruksi Pembangunan Flyover Rawapanjang. Dijalankan oleh PT Jayapura Pasifik Permai, yang beralamat di Jl. Pasifik permai blok G 18-19, Kota Jayapura, Papua, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp29.547.400.000.

Kemudian, proyek Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen, Jatiasih, yang bernilai Rp61.845.000.000. Dijalankan oleh PT Lagoa Nusantara, yang Beralamat di Jl. Kebon Bawang XI No. 10 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Proyek pembangunan dan pelebaran jalan dan jembatan Jatiwaringin Raya. Dijalankan oleh PT. Modern Widya Tehnical Graha Multi Modern beralamat di Jl. Cikini Raya No. 44 – Jakarta Pusat. Proyek yang bernilai Rp40.895.462.000 ini juga bermasalah,” bebernya.

Proyek bermasalah lain, terang Uchok, yakni; rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 Menuju Pangkalan 5 senilai Rp4.397.012.000 yang dimenangkan oleh PT Pubagot jaya abadi dengan alamat di jalan Manggar VI NO.19, Tugu Utara, Koja – Jakarta Timur.

Selanjutnya, proyek Peningkatan Jalan Cikunir yang dikerjakan oleh PT Gokma Parulian Perkasa, beralamat di Perkantoran Taman Alfa Indah Blok JI/56 Lt.2 Kel. Petukangan Utara Kec. Pasanggrahan Jakarta Selatan. Anggaran yang dihabiskan Rp3.508.000.000.

“Proyek Jasa Kontruksi Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen Jatiasih (Sisa Bantuan DKI) dikerjakan oleh PT Uber Karya, beralamat di Jl. Bugis No.124 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp2.721.890.000. Begitu juga proyek Rehabilitasi Jalan Pangkalan 5 Menuju TPA Bantargebang. Dijalankan oleh PT. Somba Hasbo. Beralamat di Gedung Perkantoran Pulomas Satu (Gedung II Lt. 4 Ruang 12) Jl. Jend. A Yani No. 2 Pulomas Jakarta Timur. Anggaran yang dihabiskan Rp2.782.489.000,” terang Uchok.

KLIK : Warga Curiga Proyek Saluran Siluman, KPK Diminta Turun Mengawasi

Dalam pelaksanaan delapan proyek tersebut di atas, lanjutnya, terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh pihaknya, seperti; tidak sehatnya proses lelang yang dijalankan. Hal itu dapat terlihat dengan nilai kontrak yang disepakati pihak pemkot Bekasi dengan perusahaan pemenang terlampau mahal.

“Contohnya dalam proyek Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen Jatiasih yang dimenangkan PT Lagoa Nusantara dengan nilai proyek sebesar Rp61.845.000.000. Ada selisih yang teramat jauh sebesar Rp6,4 miliar jika dibandingkan penawar terendah yakni PT Sartonia Agung dengan penawaran senilai Rp56.787.000.000,” bebernya.

Selain nilai kontrak yang disepakati di luar batas kewajaran, kata Uchok, pihaknya juga menduga penyedia lelang menggunakan trik yang sama yang sebelumnya pernah kami ungkapkan dalam dugaan permainan (3 proyek flyover Kota Bekasi, yang juga menggunakan dana hibah Jakarta tahun anggaran 2018), adanya persyaratan mutlak yang sebenarnya tidak substansi dan mengada-ada guna meloloskan perusahaan tertentu dan menggugurkan perusahaan lainnya.

“Akibatnya dalam 8 proyek di atas, secara keseluruhan kami menemukan potensi kebocoran anggaran sebesar Rp11,8 miliar. Oleh karena itu, kami mendorong penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera membuka penyelidikan terkait 8 proyek di atas,” tegasnya.

Penyelidikan tersebut menurutnya sangatlah penting, mengingat proyek tersebut dananya berasal dari bantuan DKI Jakarta. Kemudian pihaknya juga mendesak agar KPK segera memanggil Sekretaris Daerah Kota Bekasi untuk dimintai keterangan. Tak hanya Sekda Kota Bekasi, Uchok juga menilai perlunya pemanggilan Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi, Dinas PUPR dan juga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi selaku penyelenggara proyek.[]

Sumber: rakyatbekasi.com

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *