Rahmat Effendi dan Arihta Tarigan Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Dugaan Pelecehan Ulama

Imam Besar FPI Habib Riziq Shihab, calon Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Plt ketua DPD KNPI Bekasi Arihta Tarigan.[IST]

posBEKASI.com, BEKASI – Wakil Ketua Koordinasi Pelapor Bela Islam (Korlabi) Persaudaraan Alumni (PA) 212, H.Novel Bamukmin,SH, berencana siang ini mendatangi Bareskrim Polri di Gedung Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 2 April 2018, guna melaporkan calon Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Selain melaporkan calon petahana Kota Bekasi itu Korlabi PA 212 juga melaporkan Plt ketua DPD KNPI Bekasi Arihta Tarigan alias Castro. Keduanya dilaporkan terkait dugan pelecehan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang juga salah seorang Ulama penggerak Aksi Bela Islam Habib Rizieq Syihab.

“Siang ini pukul 14:00 kami akan melaporkan Rahmat Effendi dan Arihta Tarigan ke Bareskrim terkait dugaan pelecehan pada ulama Habib Rizieq. Laporan ini terkait ujaran kebencian dengan diturunkannya poster dan memfitnah sebagai SARA,” kata Novel dalam pesan persnya yang diterima posbekasi.com, Senin 2 April 2018.

Sebelumnya, diberitakan Korlabi PA 212 melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya seperti diwartakan kemudian diralat dengan melaporkan keduanya ke Bareskrim Polri.

Sementara, Ketua Koordinasi Pelapor Bela Islam (Korlabi) PA 212 Damai Hari Lubis menegaskan pihaknya memiliki sejumlah bukti untuk melaporkan calon petahana tersebut ke Bareskrim Polri.

“Kita sudah memengang barang buktinya. Besok, Senin (2/4) akan kita laporan dengan dugaan ujaran kebencian,” ungkapnya.

Tidak hanya Rahmat Effendi alias Pepen saja yang akan dilapokan Korlabi PA 212 tapi juga Aritha Tarigan alias Ari Casto turut dilaporkan ke Bareskrim Polri.

“Khusus dia ada beberapa laporan yang disematkan. Nanti jelasnya setelah kita laporkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Chairuman Juwono Putro menyatakan aksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi yang mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) calon pasangan Walikota Nur Supriyanto – Adhy Firdaus merupakan tindakan yang salah.

Ditegaskannya, jika Panwaslu tidak menyatakan APK tersebut melanggar aturan, maka Satpol PP tidak berwenang menurunkannya.

“Satpol PP tidak memiliki kewenangan menurunkan APK Pilkada yang tidak dinyatakan melanggar oleh Panwaslu. Penilaian pelanggaran hanya dapat ditentukan oleh Panwas, bukan penilaian subjektif aparatur Satpol PP, tetapi atas perintah Panwas sesudah ditetapkan letak pelanggarannya oleh Panwas,” kata Chairuman melalui pesan singkat pada Sabtu 24 Maret 2018.

Adapun APK yang dimaksud adalah poster paslon Walikota dan Wakil Walikota yang menunjukkan dukungan tokoh ulama yang juga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).

Chairuman menjelaskan jika dukungan dari ulama seperti Habib Rizieq Syihab sama seperti dukungan politik tokoh lain (endorser) yang biasa dijumpai dlm iklim demokrasi seperti ini.

“Tidak ada aspek peraturan KPU yang dilanggar, tidak memuat konten SARA. APK ini hanya memperjelas adanya dukungan penuh secara politik Habib Rizieq Syihab yang bersimpati terhadap perjuangan Nur Supriyanto dalam Pilkada Kota Bekasi. Beliau sangat mendukung dan memberikan kepercayaan kepada Nur Supriyanto untuk memimpin Kota Bekasi,” tukasnya.

Diketahui poster yang dicopot Satpol PP tersebut berisi foto Nur Supriyanto dan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab yang bertuliskan kata-kata Habib Rizieq, “Saya Titipkan Warga Muslim Bekasi kepada Nur Supriyanto”.

Kemudian Plt.Ketua DPD KNPI Kota Bekasi Arihta Tarigan melaporkan paslon nomor urut 2 Nur Supriyanto ke Panwaslu, pada Jumat 23 Maret 2018 atas dugaan tindakan politisasi sara.

“Kami telah menemukan banyak banner-banner paslon nomor 2 di sepanjang jalan Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, yang tidak sesuai dengan design KPU dan isi seruannya itu memecah belah masyarakat, dan juga pembohongan publik dimana dalam banner tersebut tercantum foto Nur dan Habib Riziq dengan disertai nomor urut 2. Kami membawa barang bukti itu kepada panwas, agar segera ditindak lanjuti. karena kita tahu betul ini melanggar aturan pilkada,” ujar Castro kepada media ketika itu.

Panwaslu Kota Bekasi langsung menindaklanjuti laporan Castro dengan meklarifikasinya pada Rabu 28 Maret 2018.[REL/YAN/POB]

Pin It

One thought on “Rahmat Effendi dan Arihta Tarigan Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Dugaan Pelecehan Ulama

  1. Ada pelanggaran masalah alat pragat kampanye yandi pasang dannitu memang harus sesuai dgn uu pemilu tidak boleh sembarangan..

Leave a Reply

Your email address will not be published.