Bekasi Online

Dorong Penyerapan Anggaran, 23 SKPD MoU dengan Kejari

Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Didik Istiyanta, pada penandatanganan MoU penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.[ISH]
Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Didik Istiyanta, pada penandatanganan MoU penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.[ISH]
POSBEKASI.COM – Pemerintah Kota Bekasi kembali melakukan kerjasama atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Bekasi tentang penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)

Kerjasama yang telah dimulai sejak 2015, kini hampir diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk 12 Kecamatan bisa memanfaatkan upaya konsultasi pendampingan dalam kelancaran kegiatan program Pemkot Bekasi.

Tujuan utamanya untuk mendapatkan pendapat, bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri apabila terjadi indikasi permasalahan di satu SKPD. Ujungnya kerjasama ini untuk mendorong penyerapan anggaran SKPD.

Sebanyak 23 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi MoU dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Didik Istiyanta, di Kantor Kejaksaan Negeri Bekasi, Jalan Veteran, Kota Bekasi, 19 September 2016.

Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu didampingi Sekda, Rayendra Sukarmadji, menyaksikan penandatanganan MoU tersebut.

MoU penandatanganan kerjasama ini juga langsung disaksikan Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Umar Fana dan Dandim 0507 Kolonel Wawan Kusnendar.

“Disaksikan Pak Kapolres dan Dandim, ini momen spesial. Dan usai MuO, pengguna anggaran SKPD tidak sungkan dan manfaatkan betul sarana konsultasi. Kita di pemerintah kota lebih tenang melaksanakan pembangunan karena didampingi penuh kejaksaan negeri,” harap Wawali Ahmad Syaikhu.

Selain itu ia mengatakan dengan bantuan pihak kejaksaan ini potensi masalah bisa diantisipasi. Dan kedepan tercipta zero accident seperti permaslahan hukum apalagi bila terkait pejabat di Pemko Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi melakukan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Bekasi penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.[ISH]
Pemerintah Kota Bekasi melakukan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Bekasi penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.[ISH]
“Ini peting agar kita selalu on the track dan berada di jalurnya untuk melaksanakan tugas dan tidak ada penyimpangan atau potensi penyimpangan yang akan terjadi,” harap Syaikhu.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Didik Istiyanta melaporkan dari MoU yang telah dilakukan pihaknya dengan pemkot Bekasi masih ada beberapa SKPD sebelumnya belum memanfaatkan kerjasama.

Disebutkannya, salah satu SKPD tersebut yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi. Tidak berjalannya kerjasama dengan Dispenda sangat ia sayangkan apalagi sektor penagihan uang negara juga dilakukan pihaknya setelah diminta pendampingan dengan BPJS Ketenagakerjaan Bekasi untuk menagih uang negara di pihak penunggak.

“BPJS Ketenagakerjaan contohnya, meminta pendampingan kami untuk membantu menagih tunggakan uang negara. Dan ini bisa dilakukan. Kejaksaan kami menjadi rujukan mengenai hal ini. Dan dari proses pendampingan tersebut sebanyak Rp8,5 miliar uang negara kembali dan merupakan terbesar se-Indonesia,” kata Didik.

Lebih lanjut Didik berharap hal ino bisa dilakukan Dispenda seperti tunggakan pajak dan konsultasi lainnya. “Retribusi mana yang kurang nanti kami melakukan penagihan. Istilahnya bisa disebut, depkolektor uang negara,” katanya.

Ke 23 SKPD yang melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri ini yakni BPPT, BPLH, BKD, Bapusipda, BP3AKB, BPKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan, Disbangkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Disperindagkop, Disdukcapil, DP3JU, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Disporbudpar, Dinas Perekonomian Rakyat, Dinas Kesehan, Dinas Tata Kota, Inspektorat, Satpol PP, Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan PDAM Tirta Patriot.[ISH]

BEKASI TOP