Bekasi Online

Sensus Ekonomi Rujukan Pembangunan

Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syiakhu.[DOK]
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syiakhu.[DOK]
POSBEKASI.COM – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menjadikan data Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik 2016 sebagai pembanding untuk akurasi program Satu Data yang dimiliki pemerintah daerah setempat.

“Upaya Pemkot Bekasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih ada kendala dilematis data. Terkadang data yang dirilis oleh pemerintah pusat berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syiakhu di Bekasi, Senin (28/3/2016).

Sebagai contoh, kata dia, data kemiskinan yang dirilis dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kota Bekasi tidak menjadikan data yang dimiliki Pemkot Bekasi sebagai bahan rujukan akibat adanya selisih.

“Kadang proses pelaksanaannya, pendataan yang dilakukan pemerintah daerah tidak jadi rujukan. Misalnya dalam distribusi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pemerintah pusat kerap melakukan lagi pendataan, akibatnya proses pendistribusian berbeda dengan yang didata sebelumnya oleh pemerintah daerah. Ini yang harus jadi perhatian kita,” katanya.

Hal itu dikemukakan Syaikhu dalam agenda “launching” Sensus Ekonomi 2016 BPS Kota Bekasi di Hotel Horison, Jalan KH Noer Alie, Bekasi Selatan, Senin (28/3/2016).

Dikatakan Syaikhu, perbedaan data juga terjadi antara data penduduk yang dihasilkan sensus BPS dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tahun sebelumnya. “Sensus penduduk BPS menunjukkan jumlah warga Kota Bekasi mencapai 2,5 juta jiwa lebih, sementara Disdukcapil Kota Bekasi merilis jumlah warga mencapai 2,3 juta jiwa lebih. Kita masih telusuri perbedaan data itu,” katanya.

Dikatakan Syaikhu, ketidakakuratan hasil rilis data tersebut diperlukan pembanding yang akurat dan terkini, sehingga agenda kerja Sensus Ekonomi BPS 2016 diharapkan menghasilkan data akurat dan terkini.

“2017 kami sudah canangkan Kota Bekasi masuk dalam tahapan investasi dan perekonomian daerah. Sensus 2016 kita desain untuk mengukur kebutuhan riil pembangunan 2017,” katanya.

Syaikhu berharap para petugas sensus harus bekerja secara profesional, berintegritas dan amanah untuk menghasilkan data akurat.

“Data sensus jangan hanya berdasarkan kelompok, tapi harus menyeluruh sesuai kondisi riil di lapangan,” katanya.

Dikatakan Syaikhu, Pemkot Bekasi juga akan memanfaatkan data sensus BPS tersebut untuk pemutakhiran progran Satu Data pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda).

“Untuk mengantisipasi data bias ini, Pemkot Bekasi baru saja meresmikan Data Pintar Kota Bekasi. Sehingga hanya ada satu data dalam proses pembangunan yang dijadikan sebagai rujukan,” demikian Syaikhu.[REL/IDH]

 

BEKASI TOP