Pemkot Bekasi Akui Gak Punya Duit, Honor RT/RW Dievaluasi

Walikota Bekasi Rahmat Effendi tengah mengenderai trail memantau wilayah dalam program 100 hari kerjanya, Kamis 27 September 2018.[IST]

POSBEKASI.COM |KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui gagal kerja tahun lalu mengganggu keuangan Pemkot Bekasi.

Sehingga beberapa pengeluaran seperti pembayaran honor RT/RW perlu dievaluasi sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Gagal kerja pada tahun lalu mengganggu pendapatan. Sehingga kas daerah juga terganggu, jika dibilang enggak punya duit ya memang karena duitnya dari pajak. Karena itu belanja harus dirasionalisasi, khawatir tidak ada pemenuhan antara pendapatan dan pengeluaran,” ungkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi kepada wartawan di kantornya (5/9/2019).

Menurut Rahmat, jika pada tahun 2017 lalu terjadi gagal kerja karena pajak tidak tertagih maksimal, sehingga hal tersebut berimbas pada keuangan tahun anggaran 2018 dan 2019.

“Kejadian ini menjadi perhatian serius oleh BPKP, maka disarankan agar dilakukan evaluasi beban anggaran,” ujar Rahmat.

Rahmat juga mengakui, untuk evaluasi sudah selesai dilakukan, antara lain penyesuaian honor RT/RW dan pengurangan anggaran Dinas yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Namun tahun 2019 sudah dianggarkan dana RT/RW selama lima bulan. Nantinya, akan ditambah dana kelurahan yang jumlahnya lima persen, disamping pembiayaan asuransi ketenagakerjaan.

“Untuk anggaran Dinas dikurangi, memang ada insentif tapi dapat hanya lima bulan. Asuransi kan tidak diputus, jadi benar dan real yang kita berikan. Nanti akan ada dana kelurahan lima persen. Semuanya dievaluasi lagi kebutuhan lain dengan matang,” tambahnya.

Dikatakannya, jika honor RT/RW dibayar 12 bulan akan mengganggu disektor lain seperti Pendidikan dan Kesehatan.

“Kalau dipaksakaan bisa, tapi yang lain akan terganggu seperti di sektor pendidikan, kesehatan. Saat ini KS real menolong jiwa dan nyawa masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut Rahmat mengimbau anggota DPRD Kota Bekasi membantu improvisasi tentang kesehatan (Kartu Sehat) yang saat ini berjalan di Kota Bekasi.

“Mengingat ini kewajiban dasar satu daerah memikirkan tentang kesehatan warganya. Disatu sisi besaran asuransi lain dinaikkan. Kita harus support KS dan perlu bantuan dan dorongan DPRD untuk mensukseskannya,” ucap Rahmat. [ISH/POB]

Pin It

Comments are closed.