Warga Burangkeng Minta Kejaksaan Usut Fasos BTR Jadi Lahan Bisnis Seperti Nagasari


Tanah Fasos Blok K Perumahan Bekasi Timur Regensi, Desa Burangkeng, Setu, kini berdiri 22 kios yang disewakan untuk bisnis.[POB]

POSBEKASI.COM | KABUPATEN BEKASI – Warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, berungkali menyuarakan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sejak awvl 2019 berdiri bangunan kios yang disewakan oleh pihak tertentu.

Fasos Blok K di tengah Perumahan Bekasi Timur Regensi (BTR) itu menjelma menjadi lahan bisnis.

Ada 22 kios semua termasuk tukang pangkas yang sudah buka. Sewanya Rp6 juta untuk lima tahun, sekarang ini sudah habis,” kata salah seorang pekerja mengaku bernama Pak Lela yang mendapatkan borongan membangun kamar mandi untuk fasilitas kios di lahan Fasos tersebut kepada Posbekasi.com, Rabu 9 Januari 2019 lalu.

Padahal berdiri plang di lahan tersebut terlihat jelas berdiri kokoh Pengumuman dari Pemkab Bekasi:

1.Tanah Fasos Ini Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

2.Dilarang Memanfaatkan Tanah Fasos Ini Tanpa Izin Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Masyarakatpun sudah beraksi agar fasos tersebut diperuntukan untuk kegiatan olahraga atau tempat bermain anak.

“Eh, malah dijadikan kios, disewa-sewakan, Sekarang berubah jadi binis,” kata Syukri warga BTR yang ditemui disekitar fasos tersebut.

Dikatakannya, selain dibeberapa warga juga meminta Bupati Bekasi,  baik kepolisian maupun Kejaksaan agar memantau dan memeriksa mulai dari Kades hingga RW dan RT serta yang terlibat dalam bisnis lahan fasos ini.

“Kami akan apresiasi bila penangkapan Kades Nagasari bisa dilakukan pada desa lain yang fasos dan fasumnya disewakan untuk kepentingan bisnis sekelompok orang,” ucapnya.

Kades Nagasari Ditangkap

Penangkapan Martam Wijaya, Kepala Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, yang langsung dijebloskan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, ke penjara Rabu (10/7/2019) bukti serupa di beberapa desa lain.

Martam ditangkap dengan sangkaan kasus pemerasan penyewaan tanah kas desa (TKD), setelah berkas penyidikannya dinyatakan lengkap (P21) dari kepolisian.

Martam sebagai kepala desa yang baru, meminta uang kepada pengelola tanah kas desa yang dijadikan pasar, padahal pengelola sudah membayar dan memiliki perjanjian dengan kades terdahulu.

Adanya hal tersebut disayangkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Ida Farida mengatakan pihaknya akan melakukan pembinaan kepada seluruh Kades terkait pengelolaan TKD, dimana hal itu bertujuan para Kades tidak salah melangkah dalam memanfaatkan TKD yang ada.

Atas Kasus yang menimpa Kades Nagasari, DPMD tetap mendampingi sampai sepenuhnya proses hukum berjalan dan sudah melaporkan hal tersebut kepada Bupati Bekasi.

“Dalam melakukan hal apapun, kepala desa ditekankan agar senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak kecamatan dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah di Kabupaten Bekasi, sehingga kasus tersebut tidak terjadi lagi,” terang Ida seperti dikutip dari dakta.com, Kamis (11/7/2019).[RIK/MIN/POB]

Pin It