OPD Cermati Proses Pelaksanaan Program Kegiatan


Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menghadiri penyerahan LHP Kepatuhan Semester II 2018 di kantor BPK Perwakilan Jabar, Rabu 13 Februari  2019.[IST]

POSBEKASI.COM | BANDUNG –  Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat harus menjadi catatan dan segera ditindaklanjuti.

Berbagai catatan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembayaran di bidang infrastruktur menjadi bahan perbaikan dalam teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat.

“Beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti enam puluh hari kedepan. Ini menjadi bahan kedepan bagi dinas agar lebih cermat dalam pelaksanaan baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pembayaran proses itu dilakukan” ucap Ineu kepada wartawan usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II 2018 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu 13 Februari 2019.

KLIK : Reses Harus Bebas Unsur Kampanye

Ineu menambahkan, beberapa catatan seperti dalam proses perencanaan, proses pelelangan, dan proses pelaksanaan harus menjadi catatan serta dapat diperhatikan oleh dinas yang dimana menjadi penanggungjawab pelaksanaan infrastruktur. “Ke depan ini harus menjadi perhatian bersama” ujarnya.

“Rekomendasi yang disampaikan BPK menjadi catatan bersama, bukan hanya saja bagi sampling melainkan untuk semua OPD dalam pelaksanaan kegiatan OPD agar tertib administrasi dalam pelaksanaannya” pungkasnya.[IMA/POB]

Pin It

Comments are closed.