Nur-Firdaus Gugat ke MK? Pengumuman Pemenang Walikota Terancam Mundur

Dua paslon Walikota Bekasi yang mengikuti Pilwalkot Bekasi 2018.[DOK]

BEKASI | POSBEKASI.COM  – Ketua Tim Relawan Adhy Firdaus, Adji Sudomo, menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan gugatan hasil rekapitulasi rapat pleno terbuka KPUD Kota Bekasi yang berakhir hingga Jumat 6 Juli 2018 dinihari, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sampai malam ini kita tengah pertimbangkan, apakah besok kita masukan gugatan ke MK terkait tidak ditanda tanganinya hasil rapat pleno semalam oleh tim pemenangan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nur Supriyanto – Adhy Firdaus,” kata dji Sudomo dalam pesan singkatnya yang diterima posbekasi.com, Jumat 6 Juli 2018 malam.

Sebelumnya, tim pemenangan paslon nomor urut 2 itu menolak menandatangani hasil rapat pleno terbuka penghitungan suara Pilwalkot yang dilangsungkan di Hotel Horison Kota Bekasi.

Meski demikian, Kordinator Saksi (Korsak) pasangan Nur-Firdaus, Irwan Setiawan menyampaikan apresiasi atas kinerja KPUD Kota Bekasi dalam melaksanakan Pilwalkot.

“Tapi kami memiliki catatan tersendiri yang harus dibenahi KPU. Makanya kami tidak menandatangani hasil rapat pleno itu, ini bagian dari hak yang dilindungi oleh hukum,” terangnya.

KLIK : Relawan Adhy Firdaus Akan Cocokkan Rekapitulasi C1 Dengan Hitungan Suara Versi KPU

Dikatakannya, beberapa catatan tim yang harus dijawab KPU dan dilakukan perbaikan untuk menyambut penyelenggara pesta demokrasi lebih besar tahun 2019, menyoroti kekacaua soal DPT, banyak yang belum mendapatkan surat udangan dan ini harus menjadi evaluasi.

“Dalam keluarga saya saja ada beberapa yang tidak mendapat surat undangan. Bahkan ada petugas PPS sendiri yang tidak mendapatkan undangan mencoblos,” tegas Irwan.

Hal lain yang cukup penting yang bisa mengandung unsur pidana, kata Irwan adalah persoalan C1, dimana petugas Saksi dari Paslon NF tidak mendapatkan surat C1 di 298 TPS.

“Selain temuan itu,  kami menemukan adanya miss comunication antara petugas PPS dengan petugas saksi, di lapangan masih ada yang belum memahami aturan KPU soal diperbolehkannya satu saksi menerima dua mandat dalam pilkada dan ini membuat kami kerepotan,” terangnya.

Menurutnya ada terjadi perbedaan pendapat antara petugas dan saksi dimana aturan KPU membolehkan saksi ganda tetapi dilapangan oleh petugas PPS tidak diperkenankan.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi berterimakasih atas kritikan dan masukan konstruktif. Terkait catatan tim pemenangan nomor urut 2, dan akan menjadi bahan pertimbangan evaluasi untuk penyelenggaraan pileg dan pilpres kedepan.

“Semua catatan dari tim pasangan nomor 2 sudah KPU terima dan nanti dilakukan pengecekan dilapangan. Secara tertulis semua masukan akan dijawab,” tutur Ucu.

Mengenai penolakan saksi paslon NF untuk menandatanagani BAP Hasil Rapat Pleno Terbuka, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pilwalkot Bekasi menurut Ucu hal itu tidak mempengaruhi keabsahan dari hasil Rekapitulasi tersebut.

“Semua sudah diatur dalam regulasi PKPU jadi tak menyalahi,” tegasnya.

KLIK : Ini Perolehan Suara Pilkada Kota Bekasi

Sementara, Calon Wakil Walikota Bekasi, Adhi Firdaus, mengatakan langkah yang dilakukan tim saksi sebagai bentuk Istiqomah tidak mau berkompromi dengan kejahatan.

“Biarpun resikonya dikalahkan dalam Pilkada ini,” terangnya.

Adanya rencana gugatan ke MK Pilwalkot yang dikumpulkan Tim Pemenangan Paslon NF ditindaklanjuti ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Senada dengan Adhy Firdaus, calon Walikota Bekasi, Nur Supriyanto, menyatakan adanya rencana gugatan ke MK, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Timses dan tim advokasi. “Saya serahkan kepada timses sepenuhnya,” ujarnya.

Sebagaimana rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilwalkot Bekasi 2018, KPU meagendakan akan mengumumkan pemenang Pilkada Kota Bekasi pada Senin 9 Juli 2018, terancam mundur bila paslon Nur-Firdaus, besok Sabtu 7 Juli 2018 jadi memasukan gugatan ke MK.

Waktu yang dimiliki psalon Nir-Firdaus tidak cukup panjang, karena gugatan atau perselisihan Pilkada harus sudah didaftarkan ke MK paling lambat pada Sabtu 7 Juli 2018 pukul 00:00.[REL/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *