Dugaan Ijazah SMA Palsu Akan Berimbas Ke Ijazah Sarjana dan Doktor Rahmat Effendi

Bambang Sunaryo.[DOK]

BEKASI, POSBEKASI.COM – Ketua Tim Advokasi Calon Walikota Nur Supriyanto, Bambang Sunaryo mengaku telah mengntongi fakta atau bukti baru dugaan ijazah SMA palsu akan berimbas pada ijazah di atasnya, seperti ijazah sarjana sampai doktor Rahmat Effendi.

“Fakta baru itu antara lain surat dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dari alamat sekolahnya saja sudah berbeda, seharusnya sekolahnya beralamat di Koja Jakarta Utara, namun di ijazah Rahmat Effendi alamatnya malah tertulis di Jalan Cilincing Jakarta Utara,” tegas Bambang, Selasa 12 Juni 2018, seperti yang pernah disampaikannya, pada Ahad 10 Juni 2018 lalu.

Dimana calon Walikota Bekasi Rahmat Effendi (RE) yang sedang berhadapan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu yang beberapa kali dilaporkan masyarakat itu hingga kini belum diketauhi kepastiannya.

KLIK : Refly Harun: Mabes Polri Bisa Pidanakan Dan Bawaslu Bisa Batalkan Pencalonan KDH “Ijazah Palsu”

Dugaan ijazah palsu SLTA calon walikota petahana nomor 1 itu, Bambang menyatakan juga akan berimbas dan terancamnya ijazah sarjana hingga doktor yang dimiliki Rahmat Effendi.

Menurut Bambang, fakta atau bukti baru yang ditemukan tersebut membuat pihaknya melayangkan laporan ke Bawaslu beberapa waktu lalu.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap Bawaslu melakukan tindakan secara benar, sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

KLIK : Fakta Baru Dugaan Ijazah Palsu RE, Hiu Hindiana: “Agar Warga Tahu Kebenarannya, Jangan Tersinggung”

Bambang berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan yang mereka layangkan, karena menyangkut masalah moralitas pemimpin di Kota Bekasi untuk masa mendatang.

“Bagaimana pun, pemimpin tidak boleh dusta dan bohong. Pemimpin harus jujur terhadap dirinya dan rakyat. Tidak boleh melakukan kecurangan, apalagi menyangkut dokumen yang konsekuensinya hukum pidana,” katanya.

Sementar, kasus penggunaan ijazah palsu yang dipakai sejumlah calon kepala daerah (KDH) terus menuai polemik dan terancam pencalonannnya dibatalkan.

Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta aparat kepolisian didesak banyak pihak untuk mengambil sikap sebelum Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 yang tinggal menghitung hari.

KLIK : Yusril Dorong Tim Advokat Nur-Firdaus Laporkan Fakta Baru “Ijazah Palsu” Rahmat Effendi

Sebagaimana diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Bawaslu harus pro aktif bergerak cepat bertindak untuk mengecek langsung keabsahan ijazah yang digunakan calon KDH. Kemudian melaporkan ke KPU jika ada tindak pelanggaran agar calon KDH yang diduga menggunakan ijazah palsu segera dikenakan sanksi.

“Sanksi administasi terberat bisa dilakukan dengan membatalkan pencalonan kepala daerah yang memang benar menggunakan ijazah palsu,” kata Refly Harun seperti dikutip dari SINDOnews, Selasa 12 Juni 2018, terkait dugaan ijazah palsu cabup Kabupaten Bogor dan cawagub Sumsel.

Namun dia menegaskan, hal tersebut dilakukan Bawaslu dengan profesional dan profesional tanpa pesanan pihak-pihak tertentu.

Refly menambahkan sementara jika ditangani pihak kepolisian atau Mabes Polri tentunya sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pidana.

“Ini akan memakan waktu yang lama karena harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap baru bisa dilakukan eksekusi,” kata Refli Harun.[REL/POB]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *