“Berbagai dugaan korupsi yang muncul selama tahun 2017 ini terhadap Dinas PUPR Kota Bekasi belum pernah ditindaklanjut. GAB tengah menyusun sejumlah dugaan kasus yang melibatkan Kadis PUPR untuk dilaporkan ke KPK,” kata Bahar, salah seorang presidium GAB kepad Posbekasi.com di Bekasi, Selasa 31 Oktober 2017.
Selain itu kata Bahar, berbagai elemen masyarakat berungkali telah menggelar aksi atas dugaan korupsi maupun permainan mafia proyek di Dinas PUPR Kota Bekasi.
“Tahun 2017 ini saja sudah berapa kali elemen masyarakat menggelar dugaan kasus yang ada di Dinas PUPR Kota Bekasi, namun semuanya mandek hilang begitu saja. GAB mengajak semua elemen masyarakat untuk memberikan masukan agar Dinas PUPR bersih dari mafia proyek,” tuturnya.
Halnya pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Untuk Pembangunan Rakyat (PUPR) Kota Bekasi pernah menggelar aksi di depan kantor PUPR Kota Bekasi, pada Selasa 14 Maret 2017.
Dimana Aliansi PUPR mengecam Tri Adhianto dengan sekretarisnya diduga melakukan persekongkolan jahat dalam penyerapan proyek Penunjukan Langsung (PL) dengan kontraktor orang dekatnya.
Begitu juga dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret nama istri Tri Adhiyanto didug turut bermain untuk memuluskan proyek yang ada di Dinas PUPR Kota Bekasi, pada Selasa 25 Juli 2017.
Sebagaimana diungkapkan Ketua Aliansi Rakyat Bekasi, Latief , adanya percakapan di WhatsApp pengakuan rekanan kontraktor CV. D yang kalah dengan PT. SH yang menyetor uang lebih besar diduga diberikan kepada istri dari Kadis PUPR.
Dari dugaan kasus tersebut, Tri Adhianto tetap bertahan dan sudah diketauhi umum dia tidak mau memberikan komentar terkait tudingan buruk yang beredar di instasi yang dipimpinnya itu.
“Saya gak mau komentar terkait hal itu, bawa-bawa nama istri gue lagi,” katanya seperti diwartakan beritaekspres.com berjudul “Ramai..! Istri Kadis PUPR Kota Bekasi Minta Uang Pelicin Proyek”, pada Rabu 26 Juli 2017 lalu.[SOF]