Bekasi Online

Mantan Kepala BKD Bantah Otak Pelaporan ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN).[DOK]
Aparatur Sipil Negara (ASN).[DOK]
POSBEKASI.COM – Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi, membantah \ menjadi otak serta dalang dibalik pelaporan yang dilakukan sejumlah Aparatur Sipil Negara ke Komisi ASN (KASN).

“Ini terkait permasalahan rotasi dan mutasi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Rohim Mintareja,” katanya di Cikarang, Senin 23 Januari 2017.

Menurut dia, dalam dinamika atau alur pekerjaan tentu dilakukan penilaian karier guna menjadi bahan introspeksi diri.

Selain itu dalam rotasi dan mutasi seorang pemimpin tentu paham tentang aturan serta paham mengenai kondisi setiap badan atau dinas yang harus dipecah.

“Dalam pelaksanaan mutasi dan rotasi tentu ada beberapa orang yang iri atau tidak suka bila dirinya mendapatkan tempat baru,” katanya.

Ia menambahkan, dalam menyikapi masalah ini tentu ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan namanya dikarenakan tidak suka dengan penempatan tugas oleh Plt Bupati Bekasi.

“Dan juga namanya muncul sebagai dalang atau otak dibalik kepindahan saya dan menghujat bahwa mutasi serta rotasi ini berbau unsur politik,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Rohim Mintareja mengatakan, mutasi dan rotasi yang telah dilakukannya beberapa Minggu lalu tidak ada yang membuat pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang dinonjobkan.

Ini karena dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2016 maka dinas yang tadinya cuma satu kemudian dipecah menjadi dua dinas baru.

“Pada pemecahan ini diharapkan kinerja pegawai lebih maksimal dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat,” katanya.

Menurut dia, Kabupaten Bekasi ini masih untung tidak ada pejabat yang dinonjobkan karena jumlahnya sudah sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang dibutuhkan di lingkungan Pemkab Bekasi.

Jumlah eselon II di lingkungan Pemkab Bekasi ini ada sebanyak 40 orang ditambah dengan tiga staff ahli. Setelah ada perubahan di OPD baru itu tidak ada yang statusnya menjadi non job (tidak ada kerjaan) atau dirumahkan.

“Dengar dari berita katanya ada pejabat eselon II yang di non job-kan itu jelas sangat tidak benar yah,” katanya.

Untuk eselon V, sekarang bisa diselesaikan dengan cepat pengangkatannya walaupun masih menunggu peraturan bupati (perbup) yang baru untuk mengaturnya.

“Karena ada beberapa yang belum dilantik untuk eselon V itu seperti yang kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),” katanya.[ANT/ROM]

4.

BEKASI TOP