Bekasi Online

Walikota Paparkan Pengalihan Kepemilikan PDAM Bhagasasi Kepada BPK

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menerima kunjungan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar.[ISH]
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menerima kunjungan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar.[ISH]
POSBEKASI.COM – Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menerima kunjungan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar, terkait pemeriksaan terinci kinerja Pemerintah Kota Bekasi atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah serta membahas permasalahan BUMD, diruang Kantor Balai Kota Bekasi, Jumat 16 September 2016.

Tim BPK RI Provinsi Jawa Barat sesuai surat tugas nomor 161/ST/XVIII.BDG/09/2016 akan melaksanakan tugas periksaan selama 32 haru dari tanggal 14 September dan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2016.

Tim BPK RI Jawa Barat mengatakan Pemerintah Daerah telah menempatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan menetapkan mandat yang jelas terhadap BUMD, tertera untuk peran strategis BUMD dalam meningkatkan PAD dan memuat sinegritas antar SKPD terkait.

Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan BUMD sudah lengkap atau belumnya, selaras dan mutakhir mencakup minimal antara lain:

  1. Pendirian Badan Usaha,
  2. Tata Cara penyertaan Modal,
  3. Organ dan Kepegawaian,
  4. Tata cara evaluasi,
  5. Tata kelola perusahaan yang baik
  6. Perencanaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan
  7. Kerjasama
  8. Penggunaan Laba,
  9. Penugasab Pemerintah Daerah
  10. Peminjaman
  11. Satuan pengawas intern, komite audit
  12. Penilaian kesehatan
  13. Perubahan bentuk hukum
  14. Kepalitan
  15. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Walikota menanggapi sekaligus menceritakan mengenai pengalihan kepemilikan PDAM Bhagasasi yang sekarang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi dan sesuai proses dikelola.

Proses penerimaan surat dari PDAM jka kedua kepala pemerihan belum tanda tangan, maka dari walikota juga tidak akan menerima, proses ini ditunggu hingga akhir Desember 2016.

BPK RI Jawa Barat meminta SKPD, dari Sekretaris Daerah, Bagian Ekbang, Organisasi, BPKAD, Bagian Hukum agar meregulasi kebijakan untuk membantu.[ISH]

BEKASI TOP