BANDUNG, POSBEKASI.com – Menyambut momentum pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol., menyerukan gerakan “hijrah peradaban” berskala besar di Jawa Barat. Syahrir menegaskan bahwa esensi Hijrah di era modern tidak boleh sekadar menjadi ritual kalender, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata memutus rantai kemiskinan struktural melalui penguatan sektor pendidikan dan ketahanan gizi masyarakat.
Dalam kaitan tersebut, legislator senior ini mengapresiasi sekaligus mendorong akselerasi program taktis Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk segera diimplementasikan secara masif di Tanah Pasundan. Menurutnya, integrasi antara pembangunan Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis merupakan duet kebijakan paling progresif dalam sejarah pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
“Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen korektif atas ketimpangan akses pendidikan formal yang selama ini cenderung eksklusif. Namun, efektivitas transfer ilmu dan pembentukan akhlak tidak akan berjalan optimal jika fisik anak didik kita mengalami malnutrisi. Di sinilah program Makan Bergizi Gratis bertindak sebagai fondasi materiil penopang utama,” ujar H. Syahrir saat memberikan keterangannya, Senin (15/6/2026).
Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat diakui masih menghadapi tantangan disparitas pendidikan dan kesejahteraan yang cukup tinggi, khususnya antara kawasan urban dengan wilayah pedalaman di Jabar Utara dan Selatan. Menjawab tantangan riil geografis tersebut,
Syahrir menyebut intervensi gizi berbasis negara ini harus dikawal secara presisi agar menyasar tiga klaster demografi krusial sekaligus, yaitu anak sekolah demi memaksimalkan fokus kognitif, balita sebagai langkah preventif memutus mata rantai stunting pada usia emas, serta kelompok lanjut usia sebagai wujud jaminan sosial dan penghormatan kemanusiaan yang etis.
Politisi peraih gelar Magister Ilmu Politik tersebut menambahkan bahwa menuju Indonesia Emas, negara tidak boleh membiarkan anak-anak pergi ke sekolah dengan perut kosong. Oleh karena itu, otak generasi muda Jawa Barat harus dibuat cerdas di ruang kelas, sementara fisik mereka diperkuat melalui pemenuhan gizi yang tepat dan berimbang.
Menyoroti derasnya disrupsi digital yang melanda generasi milenial dan Gen Z di Jawa Barat, Syahrir mengingatkan bahwa institusi pendidikan, mulai dari bangku Sekolah Rakyat hingga pesantren, wajib mereposisi diri sebagai laboratorium peradaban. Capaian akademik saja dianggap tidak lagi cukup tanpa adanya penanaman akhlak yang kokoh. Arsitektur pembangunan pemuda Jawa Barat di masa depan harus bertumpu pada integritas moral, kompetensi global yang tetap berakar pada falsafah kearifan lokal Sunda, serta komitmen kesejahteraan lintas generasi.
Menutup pernyataannya, H. Syahrir mendesak seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat, baik jajaran eksekutif, otoritas pendidikan, hingga sektor privat, untuk membuang ego sektoral dan memperkuat kolaborasi inter-struktural. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan langkah taktis di tingkat lokal guna menyelaraskan program strategis nasional ini demi kepentingan rakyat.
“Kehadiran program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo harus direspons cepat melalui sinkronisasi regulasi daerah, pengawasan yang ketat di lapangan, serta akurasi plotting APBD yang tepat sasaran. Kita semua memiliki kewajiban moral untuk memastikan program ini benar-benar tersampaikan dengan baik hingga ke ujung pelosok desa di Jawa Barat,” pungkas Syahrir. [amh]