posBEKASI.com | BEKASI – Ketua Umum Pemuda Tani Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.IPol, menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi maupun Provinsi Jawa Barat belum menyentuh sepenuhnya program petani atau perkebunan masyarakat. Sehingga, akan mengancam ketahanan pangan lokal.
“Bisa di lihat dari struktur APBD kabupaten dan provinsi yang masih dirasa belum kelihatan dan berperan atau berkepedulian pada petani atau perkebunan masyarakat,” kata Syahrir dalam keterangannya, Senin 18 September 2023.
“Ini sangat disayangkan. APBD yang cukup besar di kota industri yang megah dan di tengah industri besar justru terjadi di Kabupaten Bekasi. Pemkab Bekasi yang menjalin, memiliki dukungan besar CSR semestinya sudah bisa dirasakan dan bisa dikemas untuk kepedulian rakyat dan petani,” terang Syahrir.
Masalah ketahanan pangan lanjut Syahrir, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jabar dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar IX Kabupaten Bekasi), saat ini para negara yang menghasilkan atau sumber beras seperti Vietnam, India, dan lainnya, menstop ekspornya ke Indonesia karena mempertahankan pangan di negerinya.
“Untuk kesiapan ketahanan pangan seperti Vietnam, kita tidak punya,” katanya.
Lebih lanjut Syahrir, di daerah lahan pertanian Kabupaten Bekasi saat ini banyak berubah menjadi perumahan.
“Perumahan sangat banyak menjamur dan gampangnya sambungan listrik perumahan baru sangat mudah mendapatkan izin yang diberikan Pemkab. Izin-izin yang begitu gampang tanpa mengkaji atau melihat kepentingan lebih besar yaitu ketahanan pangan,” ungkap anggota Komisi I DPRD Jabar ini.
Oleh sebab itu kata Syahrir, Pemuda Tani menyangkakan kurang aktifnya dan kurang kepedulian Pemkab terhadap program program langsung ke Petani.
“Sebagai mewadahi Pemuda Tani Jabar, Pemkab Bekasi perlu mendorong dan aktif untuk menggandeng dan menjalankan program untuk petani sehingga Kabupaten Bekasi bisa menjadi ketahanan pangan secara mandiri,” pungkas Syahrir. Adikarya Parlemen