BANDUNG, POSBEKASI.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan akselerasi besar-besaran untuk merampungkan target pembentukan sekitar 3.600 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Jawa Barat pada akhir Juli 2026. Program strategis yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini dikonseptualisasikan sebagai pilar baru ekonomi kerakyatan yang bergerak dari tingkat paling dasar. Langkah ini diambil bukan sekadar pemenuhan target administratif, melainkan intervensi langsung negara untuk memotong rantai tengkulak yang merugikan sektor hulu, sekaligus mematikan secara total ekosistem rentenir modern di pedesaan.
“Momentum Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026 dengan tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, harus menjadi pembuktian bahwa mandat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar membumi. Melalui KDMP, kita mengontekstualisasikan kembali pemikiran luhur Bung Hatta selaku Bapak Koperasi Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi kolektif rakyat jelata, agar mereka berdaya di tanah mereka sendiri,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, di Bandung, Ahad (12/7/2026).
Urgensi kehadiran ribuan unit koperasi ini menjadi sangat krusial bagi Jawa Barat yang menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Selama ini, minimnya lembaga keuangan formal yang inklusif di pelosok daerah menyisakan ruang kosong yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Fenomena ketimpangan ekonomi ini memicu maraknya jeratan finansial ilegal yang membebani masyarakat, sehingga kehadiran KDMP diproyeksikan sebagai instrumen perlindungan ekonomi sekaligus penyedia layanan sosial bagi warga.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan desa hanya menjadi penonton atau pemasok komoditas mentah yang nilai tambahnya dinikmati pihak lain. KDMP hadir secara spesifik untuk merebut kembali kedaulatan finansial warga dan secara langsung mematikan ruang gerak bank keliling, pinjaman online ilegal, serta rentenir yang akrab disebut Bank Emok yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi ketahanan keluarga di pedesaan,” kata Syahrir.
Sebagai wadah multifungsi, Koperasi Merah Putih mengintegrasikan pengelolaan bisnis modern dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara komprehensif. KDMP tidak lagi terjebak pada pola simpan pinjam konvensional, melainkan menyokong sektor riil melalui penyediaan gerai kebutuhan pokok dengan harga grosir untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi lokal. Di sektor pertanian, koperasi ini dilengkapi dengan fasilitas gudang pupuk dan infrastruktur pascapanen guna meningkatkan daya tawar dan nilai tukar petani, serta diperluas fungsinya melalui distribusi gas subsidi hingga penyediaan fasilitas kesehatan berupa klinik desa yang terjangkau.
“Untuk mendukung pergerakan roda ekonomi yang masif ini, aspek sumber daya manusia menjadi kunci utama. Saat ini 30.000 Manajer KDMP di seluruh Indonesia telah direkrut di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan kisaran gaji 5 juta hingga 8 juta rupiah per bulan. Mereka kini tengah menjalani pelatihan intensif agar mampu mengelola koperasi dengan standar manajemen modern yang akuntabel dan tidak amatiran,” tutur Syahrir.
Menjelang tenggat waktu pelaksanaan pada akhir bulan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan fungsi pengawasan anggaran dan evaluasi kebijakan akan berjalan lebih ketat untuk menjamin kesiapan operasional di lapangan. Pemerintah daerah diingatkan agar tidak terjebak dalam formalitas legalitas hukum di atas kertas saja, melainkan wajib menitikberatkan perhatian pada transparansi tata kelola, penguatan kapasitas SDM, serta adopsi ekosistem digital agar unit-unit koperasi ini memiliki daya tahan tinggi dan mampu bersaing secara sehat di era pasar modern.
“Kami mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa waktu yang tersisa hingga akhir bulan ini sangat singkat. Kita harus mengawal ketat penyelesaian 3.600 unit KDMP ini demi menyokong stabilitas daya beli masyarakat Tatar Sunda. Ketika ekonomi desa kokoh, mandiri, dan bersih dari cengkeraman utang liar, maka fondasi ekonomi bangsa otomatis akan berdiri dengan megah dan tidak mudah goyah,” pungkas Syahrir.