JAKARTA | posBEKASI.com – Kelompok mahasiswa mendesak DPR dan pemerintah agar segera menindaklanjuti tuntutan publik yang tertuang dalam ’17+8.’ Mereka menyatakan akan tetap menggelar unjuk rasa sampai tuntutan itu ditepati. Sementara, DPR mengklaim pihaknya sudah menindaklanjuti sebagian tuntutan tersebut.
Dalam jumpa pers pada Jumat (5/9/2025) petang, pimpinan DPR menyatakan anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing tidak lagi menerima gaji dan tunjangan.
“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Penonaktifan anggota DPR ini, sambungnya, dilanjutkan dengan “proses dari masing-masing mahkamah partai”.
Mereka juga mengklaim sudah menghentikan tunjangan perumahan bagi anggotanya sejak 31 Agustus 2025 lalu.
DPR juga mengaku sudah menggelar moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri per 1 September 2025, kecuali undangan kenegaraan.
Lainnya, DPR akan memangkas tunjangan sekaligus fasilitas anggota setelah dilakukan evaluasi terhadap biaya langganan listrik, jasa, hingga komunikasi maupun transportasi.
Di hadapan wartawan, Sufmi Dasco juga berjanji akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
‘Kami akan tetap demo sampai tuntutan dipenuhi’
Sebelum pimpinan DPR menggelar jumpa pers pada Jumat (5/9/2025) petang, ratusan mahasiswa menyuarakan tuntutan 17+8 dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Jumat (5/9/2025) siang.
Dalam unjuk rasa, ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, menyatakan akan tetap menggelar aksi sampai tuntutan itu terealisasi.
“Kami ingin mencari keadilan, bukan permasalahan,” kata Siti Aisyah, salah seorang mahasiswa kepada wartawan BBC News Indonesia, Faisal Irfani.
Sebelumnya sebagian pejabat pemerintah dan para politikus di DPR mengumbar janji untuk menindaklanjutinya.
Tuntutan rakyat 17+8 disuarakan oleh influencer dan pegiat media sosial sejak pekan lalu.
Ini berjalan seiring dengan tuntutan mahasiswa, aktivis dan masyarakat, menyusul kemarahan dan keprihatinan setelah seorang pengemudi ojek online tewas dilindas kendaraan taktis Brimob.
Protes-protes maraton ini muncul bergelombang setelah muncul pemberitaan adanya tunjangan gaji dan anggota DPR hingga lebih dari Rp100 juta.
Kemarahan dan keprihatinan itu meledak dalam aksi-aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia.
Di tengah situasi seperti itulah, lahirlah tuntutan rakyat 17+8 yang lantas menjadi viral.
Dan Kamis (4/9/2025) kemarin, sejumlah pegiat media sosial hingga influencer menyerahkan tuntutan tersebut ke perwakilan DPR di Jakarta. (cnbc)