posBEKASI.com | Kementerian Ekonomi Nasional Palestina mengecam Israel atas penggunaan kelaparan sebagai senjata. Khususnya dalam perang di Jalur Gaza selama lebih dari lima bulan.
“Hak untuk mengakses makanan dan obat-obatan yang dijamin oleh hukum internasional tidak berarti bagi pemerintah Israel. Seiring dengan kegagalan masyarakat internasional dalam memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya terkait penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza,” tulis keterangan Kemenko Palestina, Senin (18/3/2024).
Pernyataan itu menyoroti tingginya lonjakan indeks biaya hidup di Jalur Gaza yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sebagai imbas dari konflik berkepanjangan.
Di mana kenaikan mengejutkan sebesar 111 persen sejak meletusnya konflik Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan Dewan Keamanan perihal potensi bencana kelaparan di Jalur Gaza.
Sedikitnya 576.000 warga, atau sekitar seperempat dari total populasi di Gaza, selangkah lagi menuju bencana kelaparan. Hal itu disampaikan Direktur Koordinasi Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Ramesh Rajasingham.
Israel melancarkan serangan militer mematikan di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 31.600 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak saat itu telah tewas.
Serta hampir 73.700 lainnya luka-luka. Di tengah kehancuran massal dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok.
Perang Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap sebagian besar makanan. Lalu air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah itu telah rusak atau hancur.
Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sementara pada Januari 2024 memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan. [rri/xin]