posBEKASI.com | JAKARTA – Jawa Barat merupakan terbanyak kedua pengaduan korupsi terjadi beberapa instansi, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Kementrian/lembaga, BUMN/BUMD yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pertama DKI Jakarta dengan 359 pengaduan, Jawa Barat 266 pengaduan, Jawa Timur 213 pengaduan, Sumatera Utara 202 pengaduan dan Jawa Tengah dengan 135 pengaduan,” kata KPK Firli Bahuri mengumumkan pengaduan korupsi saat memaparkan laporan kinerja semester I Tahun 2023 di gedung Merah Putih KPK, Senin 14 Agustus 2023.
Menurutnya, laporan dugaan korupsi itu terjadi di beberapa instansi, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Kementrian/lembaga, BUMN/BUMD.
“Laporan dimaksud meliputi Pemda, Kementerian/lembaga, BUMN, BUMD yang berada di wilayah masing-masing,” terang Firli.
Dijelaskannya, potret lokasi aduan masyarakat menjadi salah satu acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan.
“Dengan masih banyaknya aduan masyarakat yang tidak lengkap, KPK mengajak agar setiap aduan dilengkapi. Yakni dengan uraian dugaan fakta, adapun pedoman dan tata acara aduan dapat di lihat pada website kpk.go.id,” jelas Firli.
Firli memastikan setiap aduan masyarakat yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti.
“KPK menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagai bentuk mitigasi keamanannya,” ungkap Firli.
Di samping itu kata Firli, pihaknya akan memberikan apresiasi kepada pelapor.
“Apresiasi itu jumlahnya dihitung dari nominal pengembalian keuangan negara dari penanganan perkara yang dilaporkan,” katanya. [yan]