posBEKASI.com | JAKARTA – Tujuan mempertahankan predikat Kabupaten Sehat melalui program mewujudkan daerah yang bersih, aman, nyaman dan sehat menuju Indonesia Sehat dengan membangun toilet mewah, alih alih viral menjadi kasus besar disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masyarakat pun mempertanyakan fungsi budgeting dan pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi dan menilai kurang punya kepedulian meloloskan anggaran Rp98 miliar untuk pembangunan 488 toilet di sejumlah institusi pendidikan. Hal ini pun menjadi pertanyaan masyarakat atas kinerja Ketua DPRD BN Kholik Qodratullah yang resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024, menggantikan Aria Dwi Nugraha, Rabu (30/09/2020), bisa meloloskan anggaran sebesar itu?
Bahkan anggaran yang besar itu dinilai, DPRD Kabupaten Bekasi kurang memiliki empati meloloskan anggaran toilet yang lebih besar dari honor guru PAUD hanya Rp200 ribu. Selain itu, sarana prasarana belajar mengajar di SD dan SMP yang masih kurang masih membutuhkan bantuan dan kepedulian DPRD dan OPD.
Kasus yang tengah dalam penyelidikan ini berawal dari sekitar 100 orang yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/01/2021).
Dalam aksinya, FPHI mendorong KPK untuk menindaklanjuti laporan kasus anggaran toilet sekolah yang nilai proyeknya tidak rasional, dan juga dugaan uang setoran (fee) senilai 10 persen dari masing-masing pemborong ke pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
“Aksi kami ini didasari atas dugaan adanya penyimpangan anggaran pembangunan toilet di sekolah. Sekaligus kami juga mendorong KPK agar segera menindaklanjuti laporan dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bekasi yang sudah masuk di lembaga rasuah ini,” ungkap Ketua FPHI Korda Kabupaten Bekasi, Andy Heryana, Senin (11/01/2021).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut proyek pembangunan 488 toilet mewah di Kabupaten Bekasi bentuk pemborosan dan penyimpangan. Apalagi, proyek yang ditaksir mencapai Rp 96,8 miliar itu kini beberapa sudah rusak.
“Itu kan salah satu bentuk pemborosan atau penyimpangan,” ujar Alex di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021).
Teranyer, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan toilet mewah di sejumlah institusi pendidikan di Kabupaten Bekasi sudah mendekati akhir. KPK memberi kode bakal meningkatkan status laporan ke tahap penyidikan untuk memproses hukum tersangka.
“Sedang kita kerjakan, ini sudah mau menuju final. Untuk calon tersangkanya tunggu saja, nanti kita umumkan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Rabu (10/5/2023).
Penanganan kasus dugaan korupsi ini setidaknya telah berjalan lebih dari dua tahun. Asep mengatakan ada kendala terkait penanganan kasus tersebut termasuk perihal perhitungan potensi kerugian keuangan negara.
Jadi, memang yang menjadi sedikit tantangan bagi kita adalah bagaimana menentukan dari 488 titik [toilet] ini tidak sedikit dan ini berada di satu Bekasi yang luas. Jadi, agak panjang karena penilaian objeknya 488 objek,” tutur Asep.
Asep menjelaskan sejauh ini pihaknya telah mengklarifikasi sejumlah pihak dalam proses penyelidikan. Ia tidak membeberkan identitas para pihak tersebut, tetapi memastikan KPK akan menuntaskan penanganan kasus.
“Di lidik [penyelidikan] sudah, kita sudah berada di tahap koordinasi dengan auditor untuk mencoba berapa [kerugian negaranya] atau apa yang kira-kira tidak sesuai,” terang dia.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan dana sebesar Rp98 miliar untuk pembangunan 488 toilet di sejumlah institusi pendidikan.
Langkah itu dilakukan sebagai upaya mempertahankan predikat Kabupaten Sehat melalui program mewujudkan daerah yang bersih, aman, nyaman dan sehat menuju Indonesia Sehat. Terlebih di masa pandemi Covid-19 dan rencana pembukaan sekolah tatap muka di 2021.
Salah satu sekolah yang mendapat pekerjaan proyek tersebut adalah SDN 04 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Anggaran pembangunan toilet mencapai Rp196.848.000 yang dikerjakan oleh CV Cikal Kelapa Mandiri.
Anggaran ratusan juta itu digunakan untuk pembangunan tiga unit toilet dengan luas bangunan 2,7 x 2,6 meter. Dua toilet dilengkapi dengan kloset jongkok dan satu keran air.
Sementara, satu lainnya hanya diperuntukkan sebagai urinoir atau ruangan khusus untuk buang air kecil (seni). Pintu toilet menggunakan bahan aluminium dengan lapisan kertas tebal mirip kayu atau high pressure laminate (HPL). Terdapat ventilasi di masing-masing toilet.
Di depan bangunan toilet tersedia dua unit wastafel atau sarana cuci tangan dan dua cermin, serta lima keran injak yang berada di sejumlah titik di selasar bangunan toilet. Keran injak sengaja dipilih untuk mencegah penularan Covid-19. [cnn/yan]