Bekasi Online

21 Posyandu Desa Ciledug Tak Punya Alat Ukur Stunting, Syahrir Sinergikan Usulan Anggaran Prioritas Pemkab Bekasi ke Pemprov Jabar

Anggota DPRD Jawa Barat H. Syahrir, SE, M.IPol, menggelar Reses III tahun sidang 2021 – 2022 di Aula Kantor Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jumat 8 Juli 2022. [Posbekasi.com /Istimewa]

POSBEKASI.com | SETU
Anggota DPRD Provinsi Provinsi Jawa Barat dari dapil Kabupaten Bekasi, H. Syahrir, SE, M.IPol, mengungkap aspirasi warga mulai kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako), pembelian minyak goreng (migor) curah dengan e-KTP, stunting, hingga pembangunan infrastruktur jalan, akan disinergikan dengan Pemkab dan Pemprov Jabar hingga aspirasi rakyat dapat terlaksana.

“Aspirasi yang paling utama, kalau ibu-ibunya soal kenaikan harga sembako, ada kesulitan dalam memperoleh minyak goreng curah dengan proses melakukan membawa e-KTP dan lain-lain,” ungkap Syahrir dihadapan kaum ibu-ibu dan para warga serta tokoh Desa Ciledug, saat menggelar Reses III tahun sidang 2021 – 2022 di Aula Kantor Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jumat 8 Juli 2022.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan warga juga mengeluhkan pelayanan kesehatan terkait ketersediaan alat ukur panjang badan dan deteksi dini stunting.

“Posyandu di sini (Desa Ciledug) ada 21 unit dan alat itu belum ada semua. Nanti coba kita perhatikan usulan-usulannya dan bantuan-bantuan yang seperti itu ya,” ucap tokoh yang sangat dikenal konsisten membela dan memperjuangkan aspirasi warga Kabupaten Bekasi.

Manajer Tim Nasional (Timnas) Hoki Putri Indonesia yang menorehkan sejarah dengan keberhasilan atlet Timnas meraih tiket ke Asian Games Hangzhou China, menegaskan pencegahan stunting sangat penting dilakukan dan ini menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Kabupaten Bekasi.

Selain itu, terkait pembangunan infrastruktur jalan yang disampaikan warga, anggota Parlemen Jabar tiga periode ini menyayangkan ketidak hadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciledug dalam kesempatan reses yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga.

“Kalau ada, saya ingin tahu apa yang sudah mereka usulkan yang sudah menjadi prioritas. Misalnya, Pemkab Bekasi belum mempunyai anggarannya, mungkin nanti bisa kita tarik atau kita minta bantuan dari Pemprov Jabar, coba nanti kita sinergikan,” kata Syahrir.[POB]

BEKASI TOP