DPRD Jabar Soroti Pungutan Liar di SMA dan SMK

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Heri Koswara saat membahas Rencana Kebijakan Anggaran APBD Perubahan tahun 2020 di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII di Kota Cimahi, Selasa (15/9/2020).[POSBEKASI.COM/IST]

POSBEKASI.COM | CIMAHI – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan membahas Rencana Kebijakan Anggaran APBD Perubahan tahun 2020 di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII di Kota Cimahi, Selasa (15/9/2020).

Kebutuhan dasar kepada masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan ini mengingat kedua sektor ini merupakan tugas negara untuk memenuhinya.

Anggota Komisi V, Heri Koswara mengatakan aspek keadilan di dunia pendidikan antara sekolah negeri dan swasta harus betul betul diperhatikan.

KLIKSoal Sumbangan Operasional SMK 15 Kota Bekasi Rp1,8 Juta, Kacab Disdik Wilayah III Provinsi Jabar Jarang “Ngantor”

Heri menyoroti pungutan pungutan yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua murid dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, sedangkan yang masyarakat ketahui bahwasanya pendidikan itu gratis setelah digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat.

“Aturannya harus jelas terkait pungutan-pungutan ini, memang kita juga memahami, sekolah belum mampu membiayai sepenuhnya operasional sekolah makanya melakukan pungutan, terlebih sekolah swasta,” pungkas Heri.[POB]

Pin It

Comments are closed.