Soal Sumbangan Operasional SMK 15 Kota Bekasi Rp1,8 Juta, Kacab Disdik Wilayah III Provinsi Jabar Jarang “Ngantor”

Kantor Cadisdik Wilayah III Provinsi Jawa Barat, Ruko Rivertown Boulevard BA/15, Jalan Celebration Bird, Perumahan Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.[POSBEKASI.COM/Riki]

POSBEKASI.COM | BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro menyatakan adanya “patok” sumbangan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp1,8 juta setahun per murid SMK Negeri 15 Kota Bekasi menjadi catatan tersendiri bagi DPRD Kota Bekasi.

Namun, Chairoman menyatakan untuk SMK dan SMA merupakan kewenangan Pemprov Jawa Barat.

“Dapat langsung segera difollow-up ke Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena SMK sudah menjadi ranah kewenangan Provinsi Jabar, maka harus ditindaklanjuti di Provinsi Jabar. Terima kasih atas info ini,” kata Chairoman, Kamis (3/9/2020) malam, ketika diminta tanggapannya terkait keluhan wali murid SMKN 15 Kota Bekasi yang dimintai sumbangan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp1,8 juta setahun untuk per murid.

Sementara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah III Provinsi Jawa Barat, Drs.H.Casmadi.M.M.Pd yang dikonfirmasi Posbekasi.com di Kantor Cadisdik Wilayah III Provinsi Jawa Barat, Ruko Rivertown Boulevard BA/15, Jalan Celebration Bird, Perumahan Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebelum shalat Jumat (4/9/2020), tidak berada di tempat.

Kantor berlantai tiga di perumahan mewah itu, Posbekasi.com hanya bertemu seorang pria yang mengaku staf Cadisdik Wilayah III Jabar bernama Eko.

“Bapak jarang di kantor, saya aja susah ketemunya,” kata Eko ketika Posbekasi.com menyampaikan maksud untuk bertemu Casmadi guna mengkonfirmasi sumbangan dana bantuan operasional SMKN 15 Kota Bekasi.

Eko justru meminta Posbekasi.com untuk membuat surat konfirmasi ke Casmadi. “Buat saja surat biar nanti saya tembuskan ke bapak (Casmadi, Red),” ucap Eko.

Ditanya apa hari ini tidak bisa bertemu dengan Kepala Cadisdik?

“Tidak bisa karena bapak tidak di kantor,” jawab Eko.

Sebagaimana keluhan dan permintaan wali murid SMKN 15 Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi untuk membatalkan sumbangan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp1,8 juta yang menjadi beban ekonomi wali murid.

KLIKSMKN 15 Kota Bekasi “Patok” Bantuan Operasional Rp1,8 Juta per Siswa, Wali Murid Minta Batalkan: “Pak Wali Kota dan Ketua DPRD Terhormat Tolong Kami”

Diwartakan Posbekasi.com, Kamis (3/9/2020), hal ini membuat orang tua siswa mengeluh terutama di masa wabah pandemi Covid-19 mereka harus ekstra mengeluarkan uang yang dinilai cukup fantastis.

“Jujur saya sangat keberatan apalagi jumlahnya cukup besar bagi ekonomi keluarga kani yang pas-pasan untuk makan sehari-hari. Uang Rp1, 8 juta sangat berarti bagi kami, apalagi masa Covid-19 ini semua serba kesulitan ditambah beban harus membayar Rp1,8 juta. Tapi kami takut menolak khawatir anak kami ada apa-apa di sekolah nanti,” ungkap salah seorang wali murid yang tidak ingin disebutkan identitasnya kepada Posbekasi.com, Rabu (2/9/2020).

Wali murid tersebut berharap melalui media Posbekasi.com keluhannya dapat sampai langsung kepada Wali Kota dan juga Ketua DPRD dengan harapan orang nomor satu dan wakil rakyat di Kota Bekasi ini mengetahui kebijakan tersebut sangat membebani ekonomi wali murid.

“Apalagi ini sekolah negeri, untuk SPP sudah digratiskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi sekarang malah ada pembayaran Rp1,8 juta yang setiap bulannya dicicil Rp175 ribu lewat kartu SPP,” katanya.

Wanita setengah baya yang sehari-harinya berharap upah dari mencuci pakaian tetangga dan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu mengakui “terpaksa” ikut menyetujui biaya tersebut pada rapat wali murid dengan Komite Sekolah dan Kepala Sekolah serta guru kelas SMKN 15 Kota Bekasi pada Agustus 2020 lalu.

Dimana dalam notulen hasil rapat orang tua dengan komite dan kesepakatan orang tua dengan pihak sekolah yang beredar dijejaring WhatsApp kepada wali murid, berbunyi:

1. Pihak oang tua menyetujui dan mengizinkan anak/anaknya tuk melaksanakan kegiatan praktek di sekolah dengan menandatangani formulir surat pernyataan izin orang tua di atas materai.

2. Sumbangan untuk pendidikan disepakati sebesar Rp 1.800.000 selama 1 tahun, khusus untuk kelas XII dicicil tiap bulan sebesar Rp 150.000 + Rp 25.000 tuk tabungan, jd total sebesar Rp 175.000.

3. Biaya untuk pelaksanaan LSP (Lembaga Sertifikasi Pendidikan) sebesar Rp500.000, yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020, boleh dicicil sblm bulan April 2020.

“Kami mohon Pak Wali Kota untuk meminta pihak sekolah membatalkan biaya yang harus dibayar wali murid. Tolonglah kami Pak Wali dan DPRD Kota Bekasi, dalam kondisi pandemi ini kami sangat terbebani. Kami sangat berharap kebijakan bapak bapak terhormat untuk pendidikan anak anak kita membatalkan pembayaran itu,” harapnya dengan raut wajah tampak begitu sedih.[RIK/RED]

Pin It

One thought on “Soal Sumbangan Operasional SMK 15 Kota Bekasi Rp1,8 Juta, Kacab Disdik Wilayah III Provinsi Jabar Jarang “Ngantor”

  1. Pingback: DPRD Jabar Soroti Pungutan Liar di SMA dan SMK | Bekasi Online