SMKN 15 Kota Bekasi “Patok” Bantuan Operasional Rp1,8 Juta per Siswa, Wali Murid Minta Batalkan: “Pak Wali Kota dan Ketua DPRD Terhormat Tolong Kami”

Gedung SMK Negeri 15 Kota Bekasi, Kampung Kelapa Dua, RT 09 RW 08, Padurenan, Mustikajaya, Kota Bekasi.[POSBEKASI.COM/Riki]

POSBEKASI.COM | BEKASI – Sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi “patok” sumbangan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp1,8 juta setahun untuk per murid. Hal ini membuat orang tua siswa mengeluh terutama di masa wabah pandemi Covid-19 mereka harus ekstra mengeluarkan uang yang dinilai cukup fantastis.

“Jujur saya sangat keberatan apalagi jumlahnya cukup besar bagi ekonomi keluarga kani yang pas-pasan untuk makan sehari-hari. Uang Rp1, 8 juta sangat berarti bagi kami, apalagi masa Covid-19 ini semua serba kesulitan ditambah beban harus membayar Rp1,8 juta. Tapi kami takut menolak khawatir anak kami ada apa-apa di sekolah nanti,” ungkap salah seorang wali murid yang tidak ingin disebutkan identitasnya kepada Posbekasi.com, Rabu (2/9/2020).

Wali murid tersebut berharap melalui media Posbekasi.com keluhannya dapat sampai langsung kepada Wali Kota dan juga Ketua DPRD dengan harapan orang nomor satu dan wakil rakyat di Kota Bekasi ini mengetahui kebijakan tersebut sangat membebani ekonomi wali murid.

“Apalagi ini sekolah negeri, untuk SPP sudah digratiskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi sekarang malah ada pembayaran Rp1,8 juta yang setiap bulannya dicicil Rp175 ribu lewat kartu SPP,” katanya.

Wanita setengah baya yang sehari-harinya berharap upah dari mencuci pakaian tetangga dan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu mengakui “terpaksa” ikut menyetujui biaya tersebut pada rapat wali murid dengan Komite Sekolah dan Kepala Sekolah serta guru kelas SMKN 15 Kota Bekasi pada Agustus 2020 lalu.

Dimana dalam notulen hasil rapat orang tua dengan komite dan kesepakatan orang tua dengan pihak sekolah yang beredar dijejaring WhatsApp kepada wali murid, berbunyi:

1. Pihak oang tua menyetujui dan mengizinkan anak/anaknya tuk melaksanakan kegiatan praktek di sekolah dengan menandatangani formulir surat pernyataan izin orang tua di atas materai.

2. Sumbangan untuk pendidikan disepakati sebesar Rp 1.800.000 selama 1 tahun, khusus untuk kelas XII dicicil tiap bulan sebesar Rp 150.000 + Rp 25.000 tuk tabungan, jd total sebesar Rp 175.000.

3. Biaya untuk pelaksanaan LSP (Lembaga Sertifikasi Pendidikan) sebesar Rp500.000, yang akan dilaksanakan pada bulan April 2020, boleh dicicil sblm bulan April 2020.

“Kami mohon Pak Wali Kota untuk meminta pihak sekolah membatalkan biaya yang harus dibayar wali murid. Tolonglah kami Pak Wali dan DPRD Kota Bekasi, dalam kondisi pandemi ini kami sangat terbebani. Kami sangat berharap kebijakan bapak bapak terhormat untuk pendidikan anak anak kita membatalkan pembayaran itu,” harapnya dengan raut wajah tampak begitu sedih.

Tanggapan Sekolah

Wartawan Posbekasi.com, yang melakukan konfirmasi ke Sekolah SMKN 15 Kota Bekasi di Jalan Kelapa Dua No 104, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kamis (3/9/2020), tidak berhasil bertemu Kepala Sekolah Dra.Supriatin.

Posbekasi.com hanya dapat mengkonfirmasi dengan Humas SMKN 15 Kota Bekasi, Dani.

Dani menyatakan adanya sumbangan Rp1,8 juta tersebut dengan dasar PP dan Permen Dikbud untuk memenuhi kekurangan operasional di sekolah.

Hal itu kata Dani, disampaikan saat rapat kepada orang tua.tekait sumber dana pendidikan yakni:
1. Pemerintah Pusat bersumber dana BOS
2. Pemerintah Daerah BUPD yang ada di bulan Juli ini
3. Masyarakat otomatis orang tua siswa melalui komite sekolah.

Ditanya apa semua jurusan di SMKN 15 dana operasional seperti ini dikenakan kepada wali murid?

Dani menjelaskan untuk kelas X ada dua, sumbangan awal tahun untuk penggunanya yakni pengembangan sarana pasaran.

“Khusus tahun 2020-2021 ink dana sarana pasaran untuk menambah drainase ke bawah, karena kerap banjir, turap atau mau menambah lapangan,lihat kondisional pembayarannya kalau numpuknya langsung banyak, segera kita kerjakan, bisa gak selalu bareng kalau memang bareng bisa kita refleksikan,” jawabnya.

Terkait bantuan sekolah, Dani menyatakan SMKN 15 sejak bulan Maret memberi bantuan mulai dari menseleksi anak-anak yang kira -kira bermasalah dengan kuota internet. “Tapi kami bukan memberikan kuotanya tetapi kami mengurangi SPP, misalnya orang tuanya masuk kerjanya 1-2-3 hari nya biar bisa peralihan ke kuota,” katanya.

Bahkan kata Dani, SMKN 15 pada bulan April atau Mei memberikan bantuan sembako kepada orang tua sesuai kemampuan sekolah, membantu ke Puskesmas Padurenan, membantu ke kecamatan termasuk kelurahan, ada sembako, hand sanitizer, masker bahkan ke guru yang terdampak.

“Saya ulangi lagi, tidak ada pungutan kutipan untuk praktek, yang ada adalah sumbangan untuk operasional sekolah. Alasan pertama, di SMKN 15 hanya ada delapan PNS, yang mengajar hanya enam karena dua tidak mengajar yaitu kepala sekolah dan guru BP. sisanya adalah honorer, honorer pun tidak diakomodir semuanya oleh pemerintah daerah,” ucap Dani.

Data dari website https://www.smknegeri15kotabekasi.sch.id/, SMKN terdiri dari jurusan kompetensi keahlian yakni, Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Farmasi Klinis dan Komunitas (FKK), Teknik Mekanik Industri (TMI), dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL).

Bila satu angkatan terdiri dari dua kelas dan masing-masing kelas berjumlah 36 siswa maka total siswa di SMKN 15 Kota Bekasi berjumlah 864 siswa, dikalikan dengan Rp1,8 juta. Maka jumlah untuk bantuan sekolah dari murid setiap angkatan (semua jurusan) berkisar 288 murid dikali Rp1,8 toral Rp518, 4 juta, dikali 3 angkatan (Kelas X, XI, XII), maka totalnya berkisar mencapai Rp1,5 miliar lebih pertahun diterima pihak sekolah dari bantuan siswa.[RIK/RED]

Pin It

One thought on “SMKN 15 Kota Bekasi “Patok” Bantuan Operasional Rp1,8 Juta per Siswa, Wali Murid Minta Batalkan: “Pak Wali Kota dan Ketua DPRD Terhormat Tolong Kami”

  1. Pingback: Soal Sumbangan Operasional SMK 15 Kota Bekasi Rp1,8 Juta, Kacab Disdik Wilayah III Provinsi Jabar Jarang “Ngantor” | Bekasi Online