Wali Kota Bekasi Tanda Tangan Dukung RSUD dan DPMPTSP Bebas Korupsi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menandatangani dukungan WBK dan WBBM untuk RSUD DPMPTSP, Senin (6/7/2020). [POSBEKASI.COM/IST]

POSBEKASI.COM | BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjadi pembina apel pada senin pagi hari ini dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang sebelumnya meniadakan apel atau kegiatan lain di lapangan. Peserta apel juga hanya diisi oleh Pejabat Eselon II, III dan IV hanya untuk Lurah.

Hadir, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J. Putro, Sekretaris Daerah, Reny Hendrawati serta para Tim TWUP4 Kota Bekasi ikut serta dalam apel Senin (6/7/2020) pagi.

Apel juga dirangkaikan dengan penandatanganan dukungan penuh kepada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang siap menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Sudah tertinggal dari Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, kini kita dukung untuk RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid dan DPMPTSP dalam langkah positif untuk WBK dan WBBM.” Ujar Wali Kota.

Wali Kota Bekasi dalam amanatnya mengatakan sangat berterima kasih atas kinerja para aparatur dalam mengelola keuangan daerah yakni peraihan ke 5 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ada sebuah perubahan dan kemajuan dari para rekan-rekan yang bekerja dalam peraihan penghargaan tersebut, untuk Inspektorat Kota Bekasi agar langkah ke depan menerapkan sistem kerja dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang membuat review 3 bulan anggaran berjalan dan menggunakan metode dari BPK untuk mengawasi jumlah apa yang disebut dengan anggaran.

Yang kedua, apresiasi kepada petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP dan para aparatur yang terjun langsung dalam pengawasan pada hari minggu kemarin, Car Free Day. Hampir setiap warga yang hadir menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan penyediaan alat juga dimaksimalkan oleh dinas terkait. Untuk itu, dalam dua minggu ke depan, penyelenggaraan CFD akan tetap terlaksana dan nantinya dari Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid tes secara acak untuk evaluasi.

“Kita harus saling sinergitas dalam perangkat daerah satu sama lain, dan juga kepada lembaga vertikal maupun lintas horizontal. Diingatkan kembali kepada ITKO untuk mengcopy kinerja dari BPK dalam setiap 3 bulan anggaran berjalan, agar kita mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Rahmat.[ISH]

Pin It

Comments are closed.