Warga Boulevard Hijau Gugat Izin Dua Perusahaan di Kaliabang Bungur Dicabut

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengunjungi perusahaan yang digugat warga untuk dicabut izinnya di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Rabu (11/09/2019).[IST]

POSBEKASI.COM | KOTA BEKASI
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono kunjungi dua perusahaan yang dikeluhkan masyarakat di Jalan Raya Kaliabang Bungur KM 27 RT001/RW001″ Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Rabu (11/09/2019).

Dua perusahaan PT Bumi Alam Segar dan PT Prakarsa Alam Segar yang dikeluhkan masyarakat dengan mengugat pencabutan perizinan pelaksanaan mendirikan bangunan telah dilayangkan warga RW24 Perumahan Boulevard Hijau, Harapan Indah Kota Bekasi kepada kedua perusahaan tersebut.

Perumahan warga yang letaknya persis dibelakang PT. Bumi Alam Segar dan PT Prakarsa Alam Segar juga mengeluhkan adanya polusi baik suara mesin serta bau tak sedap yang timbul dari aktivitas kedua perusahaan itu, selain itu juga air yang masuk kedalam perumahan karena tanah perusahaan lebih tinggi daripada tanah di perumahan tersebut.

Tri Adhianto bersama Camat Medan Satria, Lia Erlina, anggota DPRD Fraksi PDIP Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Ferdinan, dan para Lurah se-Kecamatan Bekasi Utara, meminta penjelasan kedua perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Ketua RW 24 Suharto Alimudin dan kawan-kawan itu menggugat pembatalan surat Wali Kota Bekasi Nomor: 503/0256/BPPT.I/IV/2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) PT. Prakarsa Alam Segar (PT PAS) dan pada pembatalan dan PT. Bumi Alam Segar (PT BAS) surat Wali Kota Bekasi Nomor  503/0256/BPPT.I/IV/2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) PT. Bumi Alam Segar (PT BAS).

Utusan kedua perusahaan tersebut menjelaskan Izin  Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor : 26/32/IU/PMDN/2017 Tanggal 04 April 2017 merupakan lanjutan dari Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari BPPT Provinsi Jawa Barat
Nomor : 54/32/IP/ PMDN/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 jo. Perubahan terakhir Nomor : 46/32/IP-PB/ PMDN/2016 Tanggal 06 September 2016, dengan bidang usaha Industri Kecap dan menyebutkan bahwa perusahaan itu menggunakan teknologi yang memungkinkan pengolahan batu bara sebagai bahan bakar mesin pembangkit tidak menimbulkan polusi.

Disamping menengahi konflik antara warga dan kedua perusahaan, Tri Adhianto berharap masalah ini tidak berlarut larut serta menghimbau kepada masing masing petinggi perusahaan untuk memberi kesempatan kerja kepada warga lokal.

“Saya berusaha menengahi konflik yang ada, jika cepat diselesaikan maka masalah yang timbul bisa diminimalisir, tidak semakin banyak dan berkepanjangan, begitu juga sebaliknya” kata Tri.

“Saya juga menghimbau perusahaan untuk membantu Kota Bekasi memecahkan masalah kurang tersedia nya lapangan pekerjaan di Kota Bekasi dengan memberikan kesempatan kerja bagi aarga lokal Kota Bekasi,” tambahnya. [ISH/POB

Pin It

Comments are closed.