posbekasi.com

Penerapan Zonasi PPDB Butuh Pengawasan Ketat

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya.[IST]
POSBEKASI.COM | KOTA BEKASI – Banyak tantangan yang dihadapi pihak sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 di antaranya masalah zonasi.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, sistem zonasi PPDB saat ini hanya mengandalkan jarak, sehingga ada potensi ketidak jujuran domisili calon anggota peserta didik.

Hal ini diungkapkan Abdul Hadi saat pantauan persiapan PPDB Tahun 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke SMAN 5 Kota Bekasi.

Hadi berharap ada pengawasan yang ketat terkait domisili calon peserta didik dalam penerapan zonasi pada PPDB Tahun 2019 ini.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur yakni zonasi dengan kuota minimal 90 persen, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5 persen, dan perpindahan orangtua peserta didik dengan kuota maksimal 5 persen.

Selain itu menurutnya, tidak digunakannya NEM dalam penerapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru menimbulkan kekhawatiran menurunkan prestasi sekolah. Pihaknya pun mendorong pihak sekolah bisa terus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, sehingga siswa yang diterima bisa menjadi lulusan yang unggul.

Ia menekankan, kebijakan PPDB yang baru memang bersifat positif untuk mengakomodasi seluruh anak usia sekolah tanpa pembedaan khusus. Namun sistem zonasi saat ini, menurutnya yang hanya mengandalkan jarak dan tidak menggunakan nilai. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan standar kualitas lulusan sekolah.

Lebih lanjut Ia berharap, kekhawatiran ini menjadi bahan evaluasi Kementerian Pendidikan dan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala SMAN 5 Kota Bekasi Eno Sutresno mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi di kecamatan dengan mengundang berbagai unsur yang berpartisipasi dalam PPDB Tahun 2019. Sosialisasi dilakukan di tingkat  RT/RW,  tokoh masyarakat hingga para Kepala Sekolah di sekitar SMAN 5 Bekasi.[REL/POB]

BEKASI TOP