KPK Dorong Perbaikan Usaha di Sektor Kehutanan

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.[IST]

POSBEKASI.COM | JAKARTA – Pemanfaatan hutan belum sepenuhnya menjadi jalan kemakmuran bangsa. Masih banyak terjadi deforestasi atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Buruknya pengawasan dan perizinan, mengakibatkan negara didera kerugian hingga Rp 35 triliun akibat pembalakan liar.

Ini hanya sebagian protret masih buruknya pengelolaan hutan kita. Merespon hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha di Sektor Kehutanan. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Asosiasi Pengusaha Kehutanan Indonesia (APHI), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kegiatan berlangsung selama 3 hari, 25-27 Maret 2019 bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta.

“Dari awal KPK sadar bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa diselesaikan sendiri oleh KPK, karena magnitude-nya sangat besar. Sebagai contoh, di sektor kehutanan, wilayahnya sangat luas, potensinya berlimpah dengan jumlah penduduk lebih dari Rp 265 juta jiwa,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di hadapan peserta yang merupakan pelaku usaha di sektor kehutanan, Senin 25 Maret 2019.

Laode juga mengatakan, KPK telah banyak melakukan program-program pencegahan di sektor kehutanan mulai dari melakukan kajian, sosialisasi, workshop dan sebagainya. Namun sayangnya, kata Laode, program pencegahan yang dilakukan KPK tak disambut baik. Dari segi kajian, banyak yang tak menjalankan rekomendasi. Dari segi kegiatan sosialisasi, banyak yang tak hadir. Atas hal ini, Laode menegaskan kembali bahwa KPK juga bisa menindak langsung jika ditemukan praktik korupsi.

“Jadi, kalau kami kemudian melakukan penindakan jangan kami disalahkan karena upaya pencegahan kami itu banyak, tapi tak diikuti. Uang yang dialokasikan untuk upaya pencegahan lebih banyak dibanding untuk penindakan,” ujarnya.

Laode berharap, para stakeholder memiliki komitmen penuh untuk bersama-sama mencegah korupsi di sektor kehutanan agar pemanfaatan hutan bisa tepat sasaran untuk kemakmuran rakyat.

“Kehadiran Bapak, Ibu di sini menunjukkan kepada kami bahwa Bapak, Ibu punya komitmen. Setelah itu, mari bersama-sama lakukan perencanaan dan kemudian corrective action. Begitulah kira-kira tindak lanjut setelah mengikuti kegiatan ini,” pesannya.

Wakil Ketua Umum APHI Iman Santoso menambahkan, hutan Indonesia memiliki nilai ekonomi yang sangat besar secara sosial ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, Iman berharap seluruh elemen terkait harus bertekad menyukseskan pengelolaan hutan secara Lestari, berkelanjutan dan aman,

“Kita tahu pengusaha hutan di Indonesia memiliki tugas yang berat. Dari waktu ke waktu kita ingin menyempurnakan cara kita berkolaborasi, berkomunikasi dan cara kita berintegritas dengan semua sektor,” ujarnya.[REL/POB]

Pin It

Comments are closed.