Bekasi Online

Smart City: Untuk Masyarakat atau Sumber Baru PAD?

Pemotor melintas di jalur lambat Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi depan Stadion Patriot Chandrabaga.[GHA]
POSBEKASI.COM | KOTA BEKASI –  Kota Bekasi yang menyadari posisi strategisnya sebagai wilayah penyangga ibukota terus melakukan pembenahan kota. Program Smart City dicanangkan sebagai sebuah upaya pemerintah menata kota dan mengintegrasikan teknologi sebagai piranti penataan kota dan manusia.

Kota Bekasi memandang perlu untuk mengadopsi konsep ini, bukan hanya sebagai bentuk gengsi agar disebut sebagai Kota Cerdas, namun disebabkan oleh keinginan untuk menyelesaikan persoalan perkotaan dengan cara yang tidak biasa (Thinking Out Of The Box).

Menurut Solikin S.Si, MT., terdapat enam elemen mutlak yang membentuk sebuah kota pintar yaitu Smart Ekonomi, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Evironment, Smart Living.

Program Smart city yang sudah bergulir dan berjalan antara lain:

  1. Smart Living: penataan area parkir dikawasan Ahmad Yani, Juanda dan Galaxi. Model parkir meter ini sangat potensial menghasilkan dana yakni 15 juta per hari. Penyediaan ruang hijau terbuka dengan target 1000 taman juga sudah mulai berjalan.
  2. Smart transportation: pengintegrasian moda transportasi sehingga masyarakat tidak perlu pindah-pindah kendaraan umum untuk akses ke berbagai tempat di kota Bekasi. Pemkot berencana menggunakan model kereta angin yang membutuhkan dana sebesar 2 T oleh konsorsium/pihak 3. Namun yang terealisasi baru Patriot transportasi dengan trayek Sumarecon, Ahmad Yani, Juanda serta bis pelajar gratis.
  3. Smart Healt: kartu sehat bagi warga Bekasi sejenak sempat memfasilitasi warga dengan sangat baik antara lain warga bisa langsung mengakses ke RS yang diinginkan. Namun karena keterbatasan anggaran maka fasilitas kartu sehat ini diatur kembali sehingga warga harus mendapat rujukan terlebih dahulu jika akan berobat ke RS.
  4. Smart Mobilty: penyediaan CCTV yang bisa memantau arus lalu lintas sehingga warga bisa mengatur waktu perjalanan dan tidak terjebak macet. Juga penyediaan jaringan internet di 1000 titik.
  5. Smart Governance: pemerintah Bekasi sudah mampu meringkas proses administrasi kependudukan dengan sistem online yang cepat. Jika warga ingin membuat KTP maka warga bisa mengaksesnya lewat situs Simpaduk Kota Bekasi. Pembuatan akte dan KK juga cepat dan gratis.

Itulah antara lain capaian program smart city yang terealisasi. (Sumber, Radar Bekasi)

Dilihat dari sudut pandang anggaran  program ini adalah program pemerintah maka sumber anggaran berasal dari anggaran kota Bekasi yg disepakati antara pemerintah kota Bekasi dan DPRD kota Bekasi.

Yang menarik untuk di telisik dari program Smart City adalah untuk menyelesaikan masalah perkotaan antara lain seperti berkurangnya lahan pemukiman, lahan parkir, kualitas pelayanan publik rendah, kemacetan, minimnya ruang terbuka hijau pemkot justru menelurkan kebijakan baru dengan beragamnya pengutan pajak bagi warga. Harapan mendapat solusi justru membuat masalah baru bagi warga yakni semakin mahalnya living cost-nya. Seiring diberlakukannya program seiring itu pula diversifikasi pajak terus digenjot dan swastanisasi sektor-sektor yang menguasai hajat hidup masyarakat demi meningkatkan pendapatan daerah.

KLIK : Smart City: Antara Teknologi dan Visi Masyarakat Berkelas

Mahalnya tarif parkir, akses transportasi yang  hanya mencover zona tertentu saja, kartu sehat yang diawal peluncurannya menyenangkan warga dalam mengatasi masalah kesehatan menjadi solusi yang tambal sulam alias memunculkan masalah baru. Padahal semua anggaran yang digunakan adalah uang warga namun manfaatnya minim dan belum bisa dirasakan warga secara keseluruhan.

Penyediaan sarana-sarana seperti transportasi seringkali melibatkan swasta dengan bentuk konsorsium/pihak 3. Tentu saja jika swasta yang melaksanakan maka motifnya adalah keuntungan.

Islam pro Smart City

Smart city sebagai upaya penataan kota dengan memanfaatkan teknologi tentu sejalan dengan visi Islam dalam membangun peradaban.

Asas pembangunan dalam Islam adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan tidak bertumpu pada untung dan rugi. Pembangunan dengan model Smart City tidak membebani warga karena anggaran pembangunan secara keseluruhan ditanggung oleh negara. Hadirnya negara untuk menyelesaikan problem warga bukan membuat masah baru. Membangun tanpa menggusur, mengobati tanpa terkendala anggaran, tidak ada pungutan pajak untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini karena sumber pemasukan negara yang tetap dan besar antara lain seperti fai, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah dan pemasukan dari hak milik umum seperti usyur, khumus, rikaz, tambang. (Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam)

Penetapan anggaran dalam Islam juga tidak tergantung pada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang butuh waktu panjang bahkan kadang tersandera dan terkatung-katung karena tidak ada titik temu. Penetapan anggaran sangat mudah tidak harus disodorkan ke majelis ummat namun sesuai dengan hukum syara sama seperti pemasukan negara yang di pos di Baitul Mal yang diperoleh sesuai dengan hukum syara.

Asas pengaturan urusan warga dalam memberi solusi semua hajat warga menjadi pijakan utama negara Islam dalam pembangunan. Problem-problem warga perkotaan diselesaikan tanpa membebani warga dan sangat memuliakan warganya.[]

Penulis: Kristiati Supardi [Pemerhati Masalah Kebijakan Publik]

BEKASI TOP