“Maraknya lembaga yang merilis berbagai hasil surveinya jelang pilkada berpotensi membuat masyarakat menjadi bingung,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarhaeni, Kamis (22/3/2018).
KPU Kota Bekasi sendiri merasa risau dengan perkembangan pilkada di sejumlah daerah yang biasanya ditandai dengan kumunculan banyak lembaga survei. “Pada dasarnya masing-masing lembaga survei memiliki hak untuk merilis hasil penelitiannya, tapi rilis tersebut sebaiknya juga harus valid sehingga pemilih mendapatkan inf- Select categoryormasi sesuai fakta,” ucapnya.
Menurut Nurul, rilis survei harus memperhatikan hak pemilih karena mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang valid, objektif dan tidak memihak. Apabila lembaga survei tak memerhatikan validitas, kata Nurul, maka yang akan dirugikan adalah pemilih sebab dampaknya jangka panjang dan jangka pendek.
“Untuk jangka pendek, pemilih akan bingung dan kehilangan kepercayaan terhadap informasi. Sedangkan, jangka panjang sekaligus permanennya, pemilih bisa saja kehilangan kepercayaan terhadap lembaga survei,” tegas Nurul.
Karena itulah, untuk mengantisipasi dampak-dampak yang dikhawatirkan terjadi, KPU mengatur regulasi perihal survei agar bisa bertanggung jawab dengan mewajibkan menyerahkan persyaratan.
Pertama, lembaga survei harus berani menjelaskan bekerja sama dengan siapa, Kedua, kata dia, lembaga survei harus menyerahkan laporan tentang informasi dasar penyelenggaraan, kemudian lembaga survei melampirkan tanda pembayaran pajak, serta wajib menyerahkan data mentah atau yang terdiri dari elektabilitas, akseptabikitas, prefensi berbasis partai, hingga beberapa aspek lain.
“Semuanya harus diberikan kepada KPU terlebih dahulu, nanti kami yang akan akreditasi lembaga survei,” tandasnya.[REL/JAL/POB]