Hanya saja kata Syahrir, masih ada beberapa persoalan yang masih menjadi kendala dalam hal infrastruktur penyimpanan, seperti gudang dan bangunan penyelenggara pemilu salah satunya.
“Setelah kami (dewan-red) menyambangi KPU di kabupaten kota di Jabar, mereka umumnya mengeluhkan sekretariat yang belum representatif,” ujar Syahrir saat konsultasi Komisi I DPRD Jabar dalam Persiapan Pileg dan Pilpres 2019 ke KPU RI di Jakarta, Selasa 12 Februari 2019.
Sedangkan, Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Diding Saefudin Zukhri, menyebutkan dalam penyelenggaraan pemilu, tidak diperkenankan menggunakan bangunan sekolah dan kawasan khusus militer.
KLIK : Sukseskan Pemilu 2019, IKIAD Jabar Dorong Peningkatan Politik Praktis Kaum Perempuan
“Sementara, di kawasan Kota Cimahi itu wilayahnya kawasan militer, yang seperti itu bagaimana?,” tanya Diding.
Menjawab pertayaan Dding, Bagian Teknis KPU RI, Razi Sabardi, menanggapi berkaitan dengan infrastruktur yang belum memadai lantaran keterbatasan anggaran. Selain itu, penyelenggaraan pileg dan pilpres kali ini dilaksanakan secara serentak. Sehingga peraturannya pun akan berbeda.
“Berbagai persoalan yang dihadapi KPU di kabupaten kota sudah kita konsultasikan dengan Komisi II DPR RI, kita masih menunggu kebijakan selanjutnya. Termasuk dikawasan khusus militer. Paling tidak, masa sih tidak ada tempat untuk TPS. Upayanya sejauh mana,” tandas Razi.[MET/POB]