Pasalnya, DPRD Jabar sebelumnya sudah sudah melakukan pengawasan Pramusrenbang ditingkat kabupaten kota maupun kewilayahan. Acara Musrenbang 2019 berlangsung di Intercontinental Hotel, Dago Pakar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 12 April 2018.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari,S.Sos.MM, mengatakan pelaksanaan musrenbang sudah dilakukan di tingkat kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Dewan spun melakukan pengawasan melalui dapilnya masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan dmusrenbang di tingkat kabupaten kota.
KLIK : DPRD Jabar: Tol Bocimi Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah
“Kami sudah berkeliling untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan musrenbang di kabupaten kota,” ujar Ineu usai acara pembukaan Musrenbang Jabar 2019.
Dia mengharapkan, perencanaan yang sudah dilakukan dapat menghasilkan perencanaan yang optimal pada penyempurnaan program kegiatan 2019. Beberapa program unggulan, isu-isu strategisnya sudah jelas dalam bentuk kegiatan yang disusun dalam Musrenbang kabupaten kota.
Sehingga dukungan anggarannya dapat mendukung penyempurnaan hasil dari pembangunan yang sudah dicapai. Tahun mendatang diharapkan sudah terwujud Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), selain itu persoalan kesehatan dan pendidikan masih menjadi program prioritas.
“Masih ada program prioritas yang diantaranya masalah pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Selain itu, lanjut Ineu, keberhasilan provinsi Jawa Barat dalam meraih berbagai penghargaan dan penghargaan Adhiyaksa kepada gubernur Jawa Barat merupakan pencapaian prestasi besar bagi masyarakat Jabar.
“Tentunya penghargaan ini sebagai kerja keras para stakeholder pemerintah dengan masyarakat Jabar,” katanya.
Sementara itu, Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Sumarsono mengapresiasi raihan penghargaan Provinsi Jawa Barat yang setiap tahun selalu mengukir prestasi. Tidak heran Provinsi Jawa Barat kini mendapat penghargaan Parasamhya Purna Karya Nugraha.
Karena itu, saat masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan harus berakhir pada Juni mendatang, Presiden RI akan menggantinya dengan memlih orang yang hebat untuk meneruskan progresifitas pembangunan Jabar.
KLIK : DPRD Jabar Minta Polisi Hukum Berat Pembuat Miras Oplosan
“Ini sangat membanggakan, karena itu diperlukan kemampuan yang paling tidak sama dengan gubernur sekarang untuk menjabat gubernur Jabar saat Pilgub nanti,” ujar Soni.
Dia menambahkan, Penjabat gubernur Jabar ini memang tidak akan berlangsung lama hanya dari Juni hingga September.
Pj Gubernur Jabar bisa dikatakan kunci strategis lantaran Jabar sebagai provinsi yang berhasil, sehingga Pj gubernurnya harus menjaga momentum keberhasilan yang telah tercapai. Selain itu, juga harus mampu menjembatani dengan pemenang pilgub yang akan berkaitan dengan penentuan kebijakan APBD 2019 nanti.
KLIK : Rekaman Foto Kegiatan Ketua, Sekretaris dan Anggota DPRD Jabar
“Kalau Pj (penjabatnya-red) loyo mana bisa menjaga momentum keberhasilan yang sudah dicapai oleh Jabar,” katanya.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 mendatang terdapat delapan program prioritas diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan kemandirian ketahanan pangan di Jabar.
“Ini persoalan penting, sehingga ini yang selalu menjadi program prioritas kita (pemprov-red) kesehatan pendidikan. Terutama ketahanan pangan dan non pangan,” pungkas Aher.[REL/POB]