Bekasi Online

DPRD Kalbar Study Banding LKPJ Gubernur TA 2017 ke DPRD Jabar

Study banding DPRD Kalbar Ke DPRD Jabar diabadikan bersama, Rabu 28 Maret 2018.[IST]
posBEKASI.com, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja DPRD Kalimantan Barat terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2017.

Pertemuan berlangsung di ruang Banmus Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu 28 Maret 2018.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Jabar, Gatot Tjahyono mengatakan, pada prinsipnya pembahasan LKPJ secara umum hampir sama dengan yang dilakukan Pansus LKPJ DPRD Jabar. Mengingat di Jabar kepemimpinan gubernurnya tengah memasuki masa akhir jabatan.

“Konten pembahasannya hampir sama dengan di Jabar dimana provinsi Jabar sedang memasuki masa LKPJ gubernur, apa yg ditanyakan sama yg berkaitan dengan laporan gubernur dan juga kinerja gubernur selama 5 tahun,” ujar Gatot.

Diharapkannnya, pembahasan LKPJ gubernur tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat. Sehingga Pansus LKPJ Gubernur pun dapat segera selesai.

Dalam pertemuan tersebut didampingi Sekretaris DPRD Jabar, Drs.Daud Ahmad dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Eddy Setiawan.

Sementara itu, Wakil Ketua LKPJ Gubernur, Ali Hasan menilai ada sedikit perbedaan antara pembahasan LKPJ Gubernur di Jabar dengan DPRD Kalbar. Perbedaannya pada pembahasan awal yang dilakukan oleh komisional dan pendalaman pembahasan oleh Pansus LKPJ Gubernur. Sedangkan di DPRD Kalbar sebaliknya dari pembahasan yang dilakukan DPRD Jabar.

“Hampir semua sama, hanya saja yang namanya pansus tupoksinya untuk mengevaluasi dan mengsinkronisasi kinerja dari dewan dan gubernur,” kata Ali.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suryansyah menuturkan, kunjungan kerja ke DPRD Jabar dalam rangka study banding Pansus LKPJ Gubernur TA 2017. Dari pertemuan tersebut ada beberapa masukan terkait dengan kemajuan pembangunan di Kalbar, salah satunya dalam pelayanan kesehatan yang dapat diadopsi yakni pemberian bantuan keuangan ke kabupaten kota.

Pasalnya, selama ini belum dioptimalkan dengan bantuan keuangan tersebut, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lambat dan kurang terjangkau.

“Dengan memberi bantuan ke kabupaten kota ini kami menilai akan berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah,” ujar Suryansyah.

Dia menambahkan, bidang ekonomi pembangunan pun dapat diadopsi dengan mengundang para investor untuk berinvestasi di wilayah Kalbar. Dengan begitu, serapan ketenagakerjaannya pun dapat meningkat dengan signifikan. Geliat ekonomi menengah pun dapat terdampak dengan adanya investasi tersebut.

“Kami mendapat masukan soal tenaga kerja bagaimana bisa menjadi luas serapannya karena adanya investasi yang masuk ke Jabar. Selain itu, ada juga program kredit cinta rakyat, yang menjangkau kredit kepada pelaku usaha ekonomi lemah, dan semua ini akan dibawa dan diimplementasikan di Kalbar. Tentunya kami akan merekomendasikan kepada gubernur Kalbar,” pungkasnya.[REL/POB]

BEKASI TOP