Bekasi Online

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Ikrar Anti Pungli

Ilustrasi
Ilustrasi

POSBEKASI.COM – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dirwan Andi Dachri, bersama sekitar 500 pegawainya mendeklarasikan anti pungli dihadapan Kepala Bidang Operasi Satgas Saber Pungli (pungutan liar), Brigadir Jendral Widiyanto Poesoko, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jumat 13 Januari 2017.

Dirwan mengatakan, ikrar anti Pungli merupakan komitmen untuk menghentikan aktifitas Pungli di dalam instansinya. Soalnya, kepengurusan dokumen tanah rentan dengan aktivitas pungli.

“Aktifitas yang bersentuhan dengan masyarakat rentan terhadap pungli, maka dari itu saya harap ikrar ini bisa menjadi komitmen pegawai untuk memberantas pungli,” ujarnya.

Dikatakannya, masyarakat kerap menjadi korban praktik Pungli melalui calo tanah ketika mengurus administrasi pertanahan. Selain merugikan masyarakat, praktik tersebut juga menyalahi aturan karena sarat dengan penyuapan sebagaimana tindak pidana suap.

“Masyarakat di Kabupaten Bekasi yang dibebani biaya hingga berjuta-juta oleh para calo tanah. Padahal, pada kenyataannya tidak demikian. Misalnya, biaya peralihan hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Sertifikat Hak Milik (SHM) hanya Rp50.000, sementara kalau lewat calo bisa jutaan rupiah,” terangnya.[ROM]

BEKASI TOP