Bekasi Online

Komnas HAM Jadikan Kota Bekasi Percontohan Penyelesaian Konflik Agama

Komans HAM M Imdadun Rahmat memberikan penghargaan Walikota Bekasi Rahmat Effendi sebagai daerah percontohan dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.[BEN]
Komans HAM M Imdadun Rahmat memberikan penghargaan Walikota Bekasi Rahmat Effendi sebagai daerah percontohan dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.[BEN]
POSBEKASI.COM – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, M. Imdadun Rahmat, meapresiasi Pemko Bekasi dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Pemko Bekai salah satu daerah yang bisa di contoh oleh daerah-daerah lain di dalam menyelesaikan persoalan konflik agama yang terjadi,” kata Imdadun yang berkunjung ke Kantor Walikota Bekasi, Rabu 21 Desember 2016.

Apresiasi Komnas HAM tersebut disaampaikan langsung kepada Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Ketua Komnas HAM yang datang bersama Koordinator Jayadi Damanik menyampaikan kunjungan kerja ini untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi terkait penyesaian kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi.

Pada awal tahun ini lanjutnya, telah berkunjung ke Kota Bekasi untuk mendiskusikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi.

Sementara Walikota Bekasi, mengatakan masyrakat Kota Bekasi yang heterogen terdapat 324 ribu masyarakat non muslim. “Masyarakat Kota Bekasi plural, untuk itu saya melakukan penyeimbangan berkenaan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta bertoleransi  sejak 2009 dan biasanya kepala daerah takut masuk ke area ini karena sangat sensitive,” terang Walikota.

Tahun 2009-2010, Pemko Bekasi membuat Deklarasi Kerukunan Umat Beragama selanjutnya melakukan Dekrarasi Umat Beragama yang di ikuti 50.000 orang di stadion Chandrabaga.

“Sekarang ada lembaga Majelis Umat yang mengurus kebutuhan umat di Kota Bekasi yang diberikan honor. Bedanya dengan FKUB, FKUB itu hanya di tingkat kota sedangkan majelis umat mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat RW,” terang Rahmat Effendi.

Berkenaan dengan beberapa rumah ibadah lanjut Rahmat Effendi, seperti Galilea prosesnya hampir 19 tahun bisa diselesaikan, kemudian Kalamiring sudah berkekuatan hukum tetap dan Santa Clara  prosesnya sudah kami anggap selesai hanya kita minta kepada yang tidak setuju melalui hak hukum termasuk mangseng juga sudah selesai.

Hadir pada kesempatan itu Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji, Ketua FKUB Kota Bekasi Abdul Mannan, staf ahli Walikota, asisten daerah dan beberapa Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Walikota Bekasi juga menunjukkan Patriot Operation Canter (POC) yang berada di ruang kerjanya digunakan untuk memantau kegiatan atau pengaduan yang masyarakat sampaikan melalui aplikasi POT atau SOROT.[BEN]

BEKASI TOP