Bekasi Online

Walikota: Jangan Mudah Mengakui Aset Daerah Tanpa Administrasi

Walikota Bekasi Rahmat Effendi membuka Workshop Audit Penatausahaan Aset Daerah di Hotel Amaroosa, Senin 28 Nopember 2016.[BEN]
Walikota Bekasi Rahmat Effendi membuka Workshop Audit Penatausahaan Aset Daerah di Hotel Amaroosa, Senin 28 Nopember 2016.[BEN]
POSBEKASI.COM – Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyayangkan mudahnya mengakui aset daerah tanpa ada administrasi yang jelas hanya berbangga bahwa milik barang tersebut milik daerah.

“Begitu disayangankan banyak yang menganggap mudah mengakui aset daerah tanpa ada administrasi yang jelas, hanya berbangga bahwa milik barang tersebut milik daerah, jangan salah diambil contoh pada BA nomor 28, perkembangan Kabupaten Bekasi ke Kota Bekasi, yang belum ditingkatkan tentang kepemilikannya yakni sertifikatnya,” kata Walikota saat membuka Workshop Audit Penatausahaan Aset Daerah di Hotel Amaroosa, Senin 28 Nopember 2016.

Menurutnya, perencanaan berbasis resiko, program dari BPKP RI yang harus melihat dari awal bobotnya perencanaan. Lalu menuju pada penggunaan estetika nya merupakan hal terpenting dalam pengolahan aset daerah hingga pengawasan yang ketat dari keterlibatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) hingga pengakuan aset (Recognition), pengukuruan aset (measurement) dan penilaian (evaluation).

“Untuk ini peserta memanfaatkan sebaiknya workshop ini dan juga penting insentif bagi para pengawas auditor yang akan direncanakan naik. Karena selaku pengguna anggaran dari intern dinas harus memperhatikan kesejahteraan bagi pegawai dan selain itu juga kinerja harus lebih matang kembali agar tidak percuma membayar tinggi yang harus menuntaskan kendala kendala yang terjadi pada tahun 2000 silam,” katanya.

Acara yang dihadiri perwakilan dari BPKP Provinsi Jawa Barat, Deputi Pengawas Penyelenggaraan Keuangangan Daerah, Buyung Wiromo Samudro, didampingi Kepala Inspketorat Kota Bekasi, Cucu Syamsudin, berlangsung selama dua hari.

Buyung menyampaikan penuh harapanny terkait pengelolaan aset mulai perencanaan aset itu sendiri melalui pengadaan, penggunaan barang, penatausahaannya sampai pemnafataannya hingga penghapusan aset yang merupakan siklus sampai ada aset yang baru.

“Menjadi sangat penting di kelola dengan baik, karena rata rata tidak kurang 90% nilai neraca dari aset tetap, yang telah ditelaah dari media, kasus hukum termasuk menjerat di daerah yakni mengenai aset, pengalihan penggunaan asset,” ujarnya.

Karena katanya, inspektorat merupakan keluarga besar yang mengawasi dan juga tugas auditor mengawal pimpinan daerah memastikan program mencapai tujuannya.[ISH]

BEKASI TOP