Bekasi Online

Panwas Soroti Spanduk Neneng di SKPD

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin pada acara Fun Bike Kertarahayu, Minggu 18 September 2016.[SOF]
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin pada acara Fun Bike Kertarahayu, Minggu 18 September 2016.[SOF]
POSBEKASI.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi, soroti pemasangan spanduk dan standing banner Neneng Hasanah Yasin yang dipasang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bekasi.

“Ini dilakukan saat menertibkan alat peraga kampanye (APK) ilegal milik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada 2017,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, kemaren.

Dalam penertiban APK ini sudah dilakukan pembicaraan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon incumben. Hanya saja kewenangan tersebut ada di SKPD atau Dinas yang mencetak maupun memasanganya.

“Ternyata itu kewenangan dari Dinas terkait. Tetapi nanti akan kita tertibkan, dalam hal ini kita himbau kepada Dinas terkait untuk mencabutnya,” ujarnya.

Tetapi dalam peranannya tidak semua harus ditertibkan, mengingat spanduk atau standing banner yang dipasang di sekolah, hotel, restoran dan tempat umum lainnya tersebut merupakan perogram pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

Bila spanduk banner itu hanya menampilkan foto incumbent berarti harus ditertibkan. Tetapi kalau berpasangan (bersama Wakil Bupati Rohim Mintarrja-red) tidak apa-apa, itu kan program pemerintah. Jadi kita lihat klasifikasinya dulu.

Dalam penertiban ini dilakukan bersama dengan Satpol PP, untuk mencopoti spanduk ataupun banner di daerah pemerintah setempat.

Ini dikarenakan bila dilakukan oleh Panwaslu tidak akan segera tercapai, untuk itu dalam rangka mencapai tujuan dalam penertiban baliho, banner harus sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu sudah dilakukan pembicaraan kepada kelima tim sukses pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 15 Februari 2017.

Tetapi bila masih dilanggar akan dicatat dan dilakukan pemberian hukuman setelah pemulihan kepala daerah berlangsung.

Pemberian sanksi tegas ini bertujuan agar pelaku pemasangan dari partai-partai politik jera dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam masalah ini sudah dilakukan sosialisasi partai yang tertuang dalam aturan KPU. “Dengan pembatasan yang diperbolehkan ataupun tidak, dan sudah disepakati bersama,” ujarnya.[ANT/BEN]

BEKASI TOP