BEKASI KOTA, POSBEKASI.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE., M.I.Pol, Selasa (28/4/2026), menegaskan pentingnya penguatan manajemen keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh. Hal ini dilakukan demi menjamin keamanan transportasi publik dan menekan risiko kecelakaan yang masih kerap terjadi akibat faktor teknis, manusia, maupun kerawanan di perlintasan sebidang.
“Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam layanan publik. Kita memerlukan penguatan manajemen yang komprehensif, mulai dari operator seperti PT KAI hingga dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Syahrir menanggapi tragedi tabrakan maut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan rangkaian KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam (27/4/2026).
Langkah utama yang direkomendasikan adalah penerapan Safety Management System (SMS) secara ketat dan terukur. Syahrir menekankan perlunya audit keselamatan berkala oleh lembaga independen serta penerapan budaya pelaporan insiden secara terbuka tanpa mencari kesalahan sepihak (no blame culture) demi perbaikan sistem ke depan.
“Sistem manajemen keselamatan bukan sekadar administratif, tapi harus diimplementasikan secara nyata. Kita butuh transparansi dalam setiap laporan insiden agar mitigasi ke depan jauh lebih efektif,” tambahnya.
Selain manajemen organisasi, modernisasi teknologi menjadi poin krusial. Penggunaan sistem Automatic Train Protection (ATP), digitalisasi persinyalan, hingga pemantauan real-time berbasis GPS dianggap sebagai solusi tepat untuk meminimalisir kesalahan manusia (human error) dan meningkatkan presisi operasional.
“Modernisasi teknologi, seperti sistem ATP dan digitalisasi sinyal, adalah investasi jangka panjang untuk memastikan setiap perjalanan kereta api terpantau secara akurat dan minim risiko,” tegas Syahrir.
Sektor perlintasan sebidang juga tidak luput dari sorotan tajam. DPRD mendorong penutupan perlintasan liar, pembangunan flyover atau underpass di titik-titik rawan, serta pemasangan palang otomatis dan CCTV yang terintegrasi dengan penegakan hukum dari pihak kepolisian.
“Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang menuntut tindakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik hingga kolaborasi penegakan hukum di lapangan,” kata anggota Komisi I DPRD Jabar dari Dapil Jabar IX (Kabupaten Bekasi).
Sebagai penutup, Syahrir mengingatkan bahwa kualitas SDM dan penganggaran berbasis keselamatan harus menjadi fondasi utama. Hal ini mencakup sertifikasi kompetensi masinis yang ketat hingga alokasi anggaran yang memprioritaskan aspek proteksi nyawa penumpang di atas sekadar pembangunan fisik.
“Anggaran ke depan harus berbasis keselamatan, bukan sekadar membangun infrastruktur. Kita ingin mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. [amh]