BANDUNG, POSBEKASI.com – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, daerah dituntut untuk tidak hanya mandiri secara fiskal, tetapi juga cerdas dalam mengelola birokrasi demi memperkuat kolaborasi dengan pusat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen dan peran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang responsif,” kata Anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Sebagai mitra kerja bidang pemerintahan, Komisi I menekankan bahwa Otda bukan sekadar pembagian kewenangan, melainkan instrumen percepatan pelayanan publik. Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota/kabupaten menjadi syarat mutlak agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara nasional.
“Otonomi Daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui birokrasi yang lebih ramping dan efisien,” tegas Syahrir.
Lebih lanjut Syahrir mengatakan, dalam perspektif pemerintahan, inovasi daerah harus diarahkan pada digitalisasi layanan dan penyederhanaan regulasi. Hal ini bertujuan agar potensi lokal dapat dikelola tanpa terhambat oleh sekat-sekat administratif yang kaku, sehingga daerah mampu tumbuh secara berkesinambungan melalui kebijakan yang pro-investasi dan pro-rakyat.
“Otonomi daerah menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan dukungan regulasi yang tepat, daerah diharapkan mampu menciptakan terobosan yang berdampak langsung pada ekonomi,” lanjut politisi senior Gerindra ini.
Syahrir juga menyoroti pentingnya swasembada pangan dan ketahanan ekonomi sebagai indikator keberhasilan otonomi. Dari sisi pemerintahan, hal ini menuntut penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur di tingkat desa dan kecamatan agar mampu mengimplementasikan teknologi dan regulasi terbaru secara efektif di lapangan.
“Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sektor strategis, termasuk swasembada pangan melalui penguatan regulasi dan kapasitas SDM aparatur yang menjadi garda terdepan pelayanan,” tambah Syahrir.
Terakhir, penguatan fungsi pengawasan dalam bidang kesehatan dan sosial menjadi catatan penting. Integrasi data kemiskinan dan stunting antar-lembaga pemerintahan harus terus ditingkatkan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.
“Kualitas layanan kesehatan dan penanganan stunting adalah prioritas pemerintahan. Ini membutuhkan digitalisasi layanan dan sistem rujukan yang terintegrasi agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. [amh]